Menurut Sjafrie, Indonesia siap memfasilitasi persiapan pasukan dari negara-negara ASEAN sebelum diberangkatkan menjaga perdamaian. “Kami memiliki fasilitas yang cukup untuk pelatihan calon anggota pasukan perdamaian di Sentul, Bogor,” kata Menhan.

Baca Juga: Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Baru Kasus Korupsi Impor Gula

Pandangan itu disampaikan juga oleh Menhan saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan kunjungan kehormatan kepada Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen. Baik PM Lawrence Wong maupun Menteri Ng Eng Hen berharap, gencatan senjata di Gaza bisa ditetapkan secara permanen. Apabila PBB bisa melakukan itu, maka bisa dipikirkan untuk mengirimkan pasukan perdamaian atas nama ASEAN.

Mengenai arah kebijakan pertahanan Indonesia, Menteri Sjafrie menjelaskan, tugas dari Tentara Nasional Indonesia adalah menjaga kedaulatan negara sekaligus menciptakan stabilitas agar kegiatan ekonomi nasional bisa berjalan baik. Dengan perekonomian yang bisa bergerak secara optimal maka kesejahteraan rakyat bisa ditingkatkan.

Langkah yang sekarang dilakukan Indonesia adalah membangun batalyon di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Batalyon tersebut ditugaskan untuk menjaga stabilitas dan ikut mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.

“Tentara Indonesia berbeda dengan negara lain berasal dari rakyat. Oleh karena itu tugas utama yang harus dilakukan adalah kembali bersama rakyat,” kata Menhan.

Demikian pula dengan penguatan sistem pertahanan, penambahan alat utama sistem persenjataan bukan dimaksudkan untuk kepentingan ofensif. Penambahan kekuatan angkatan bersenjata termasuk kapal Angkatan Laut dan pesawat udara dimaksudkan untuk menjaga kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang besar.