"Tapi persoalan kebijakan yang diambil oleh presiden untuk memutuskan sesuatu, yang katakanlah misalnya sudah divonis, inkrah oleh pengadilan. Presiden kan bisa saja memberikan amnesti, baik di awal masa jabatan ataupun di akhir masa jabatan," paparnya.

"Kita tahu juga misalnya Presiden Biden memberikan amnesti kepada para narapidana (di akhir jabatannya). Normal saja," sambung Yusril.

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai menyebut amnesti takkan diberikan kepada napi yang merupakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Utamanya mereka yang melakukan perlawanan bersenjata. Walau demikian, KKB yang tak melakukan perlawanan bersenjata atau hanya sebatas ideologi, akan dipertimbangkan diberikan amnesti.