Dari total anggaran yang diblokir, Sugiyanto merinci bahwa Rp104.150.170.000 berasal dari blokir data dukung, Rp1.930.466.795.000 dari blokir efisiensi, dan Rp253.483.035.000 dari blokir perjalanan dinas.

Menurutnya, pemblokiran perjalanan dinas sangat berdampak pada MA, termasuk keterbatasan bantuan transportasi hakim yang hanya cukup untuk enam bulan dan pembatalan perjalanan dinas luar negeri.

Selain itu, pelaksanaan sidang keliling di pengadilan negeri (PN), pengadilan agama, mahkamah syar'iyah hanya dapat berlangsung selama enam bulan, sementara pengadilan militer hanya bisa digelar satu kali dalam setahun.

"Secara keseluruhan total blokir efisiensi Rp2.288.100.000.000 dengan perincian efisiensi belanja barang sebesar Rp1.194.600.000.000 yang bersumber dari rupiah murni, serta efisiensi belanja modal sebesar Rp1.093.500.000.000 yang bersumber dari rupiah murni," tambahnya.

Untuk menyesuaikan dengan efisiensi anggaran ini, MA telah menyusun berbagai langkah, termasuk mengurangi rapat di luar kantor, seminar, dan kegiatan seremonial.

Selain itu, MA juga akan mengurangi belanja bahan kantor, alat tulis, perjalanan dinas untuk pembinaan dan monitoring, serta pengeluaran untuk percetakan dan suvenir.

(Sumber: Antara)