Trimedya menyatakan bahwa keberadaan Dewan Pengawas diperlukan karena selama ini KPK sulit untuk diawasi. Sebagai seorang legislator dari PDIP, ia menyebutkan bahwa hubungan antara Dewan Pengawas dan pimpinan KPK berjalan baik jauh sebelum Pemilu 2024.

"Mungkin karena tahun politik komisi III kurang intensif melakukan pertemuan. Setahun lalu pimpinan KPK dan dewas baik-baik, masih," tutupnya.

Baca Juga: Mahasiswa Ini Dipanggil KPK Jadi Saksi Kasus Buronan Harun Masiku

Kala SYL Minta Eks Jubir KPK Menjauh dari Tempat Duduknya

Perlu dikatehui, pimpinan KPK Nurul Ghufron melaporkan beberapa anggota Dewas KPK ke Bareskrim Polri. Ghufron mengatakan laporan itu terkait dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dan penyalahgunaan wewenang.

"Saya melaporkan dugaan tindak pidana ke Bareskrim itu dengan dua pasal. Pasal 421, apa 421? Adalah perbuatan penyelenggara negara memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat. Lanjutnya bisa dibaca di KUHP," kata Ghufron di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/5).

"Yang kedua Pasal 310, yaitu pencemaran nama baik, apa dasar-dasarnya, Pak? Nantilah kita, kan ini masih berproses," sambungnya.