Massa aksi Indonesia Gelap. (NTVNews.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Purnawirawan Jenderal TNI menanggapi demo Indonesia Gelap yang salah satu tuntutannya menolak dwifungsi TNI. Menurut Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum, Mayjen (Purn) Rodon Pedrason, isu penolakan terhadap dwifungsi TNI merupakan pesanan pihak tertentu.
Hal ini dinyatakan Rodon saat dihadirkan Komisi I DPR RI sebagai pakar dalam pembahasan RUU TNI.
"Ada juga demonstrasi tentang Indonesia Gelap. Ini kan kontradiktif, ada beberapa 7 hal yang mereka sampaikan, tapi yang jadi perhatian saya mereka menolak dwifungsi. Saya pikir bukan bicara tentang dwifungsi, di dalam 7 poin itu satu poin itu tentang dwifungsi ini pesanan. Bukan murni, bukan pure dari mahasiswanya," kata Rodon, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.
Ia mengaku heran dengan mahasiswa yang menolak dwifungsi TNI dalam aksi Indonesia Gelap. Rodon memandang, penolakan tersebut tak masuk akal, mengingat presiden yang saat ini menjabat juga merupakan mantan jenderal TNI.
Karenanya, ia meyakini bahwa sikap mahasiswa tersebut bukan murni aspirasi sendiri, melainkan pesanan pihak tertentu.
"Kenapa mereka berpikir tentang itu? Kalau sekarang pemerintahan yang ada kebetulan presidennya mantan militer, seorang jenderal, jadi ada pesanan," kata Rodon.
"Terlalu banyak orang pintar di negeri ini, ini akhirnya ribut, argumentasi. Kemudian berbagai debat publik terkait itu, yang akhirnya membuat kita kehabisan energi. Yang kaya tetap kaya, yang miskin makin miskin. Menjadi kita tidak berubah menjadi lebih maju," sambungnya.
Diketahui, puncak aksi Indonesia Gelap digelar di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Februari 2025 lalu. Salah satu tuntutan aksi itu adalah menolak dwifungsi TNI.
Aksi Indonesia Gelap juga menuntut pemerintah mencabut instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
