Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah akan melakukan audit infrastruktur di Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai respons terhadap banjir yang melanda wilayah tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan, "Kami akan melakukan audit terhadap infrastruktur yang ada untuk memastikan bahwa pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya."
Ia juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik. "Kami mengingatkan kembali agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan karena ini juga berpengaruh terhadap sistem drainase dan banjir," ujarnya.
Pemerintah terus mengevakuasi warga terdampak banjir serta menyalurkan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian. "Bantuan terus disalurkan, baik bagi mereka yang berada di pengungsian maupun yang masih bertahan di rumah masing-masing," jelas Pratikno.
Baca juga: Banjir di Kedoya Selatan Jakbar Mulai Surut
Banjir di Kota Bekasi disebabkan oleh curah hujan ekstrem sejak Senin, 3 Maret 2025, yang mengakibatkan sungai meluap dan merendam permukiman serta fasilitas umum. Hingga Selasa, 4 Maret 2025, air belum surut, dan beberapa lokasi terdampak mengalami pemadaman listrik.
Untuk mengurangi curah hujan berlebihan di wilayah terdampak, pemerintah melakukan operasi modifikasi cuaca. "Kami telah menambah pesawat untuk melakukan rekayasa cuaca guna mengurangi intensitas hujan di daerah-daerah yang terdampak banjir," ungkapnya.
Selain itu, pihak kepolisian memberikan diskresi khusus bagi pengendara sepeda motor untuk melintasi jalan tol melalui Gerbang Tol Gabus Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. "Ada sekitar 400 pengendara sepeda motor yang kami izinkan masuk tol karena akses jalan terputus akibat banjir," kata pihak kepolisian.
Pemerintah berharap audit infrastruktur dan langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan dapat membantu mengurangi dampak banjir di masa mendatang.
(Sumber: Antara)