Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai usai meninjau Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3/2025) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, dijadwalkan bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Prof. Dr. Dadan Hindayana, guna membahas lebih lanjut mengenai Program Sarapan Gratis.
“Jadi saya akan minta waktu secara khusus kepada Bapak Kepala Badan Gizi Prof Dadan. Karena memang ketika retret waktu itu tidak diperbolehkan," kata Pramono di Jakarta, Senin.
Baca Juga: Pramono Anung Lepas 10 Armada Pasar Murah untuk 296 Lokasi
Namun, ia juga telah mengetahui bahwa untuk Jakarta program ini diperbolehkan. "Karena itu, dalam waktu dekat saya akan meminta waktu kepada beliau agar tidak terjadi kesalahan," ujarnya.
Sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan di Jakarta direncanakan dengan baik. Selain itu, ia juga menginginkan agar program tersebut berjalan secara transparan.
Terkait program revitalisasi kantin, Pramono menyampaikan bahwa hal ini masih akan didiskusikan lebih lanjut dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca Juga: Program Sarapan Gratis Pramono-Rano Batal, Diganti Perbaiki Sekolah
"Kan belum diputuskan. Kemarin kalau tidak boleh (Program Sarapan Gratis), maka 'budget' yang sudah ada akan kita gunakan untuk membantu kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah," katanya.
Namun, hari ini ia mengetahui bahwa Prof. Dadan menyatakan program tersebut diperbolehkan untuk Jakarta. "Saya harus bertemu dulu dengan Prof. Dadan," ujar Pramono.
Sebelumnya, Pramono sempat mengubah Program Sarapan Gratis menjadi program revitalisasi kantin. Ia menjelaskan bahwa revitalisasi atau renovasi ini akan dilakukan di seluruh kantin sekolah di Jakarta.
Baca Juga: Pramono Anung Dorong Kadin DKI Ciptakan Iklim Usaha Kondusif dan Inklusif di Jakarta
Meskipun begitu, Program Sarapan Gratis tetap akan berjalan.
"Bukan dalam bentuk pemberian sarapan langsung, melainkan melalui renovasi kantin-kantin di seluruh Jakarta," jelas Pramono.
Ia menegaskan bahwa program renovasi kantin ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas fasilitas yang ada. Selain itu, ia memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk program ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta.
Pramono juga menjelaskan alasan perubahan program tersebut. Menurutnya, program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat.
"Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tentunya sebagai pemerintah Jakarta, kami sami'na waato'na, ikut itu," kata Pramono.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
