DPR Usul Penggunaan BBM oleh TNI Pakai Barcode

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengusulkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) oleh TNI menggunakan barcode agar tak ada pemborosan dan bisa lebih efisien. Amelia menyampaikan usulan tersebut saat rapat dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin terkait dengan permasalahan tunggakan BBM yang dialami oleh TNI AL.

Pada kesempatan itu, dia mempertanyakan apakah Kementerian Pertahanan sudah membuat formula terkait dengan penggunaan BBM oleh TNI.

"Misalnya, melalui sistem kuota atau barcode tracking agar tidak terjadi pemborosan Pak, atau utang yang serupa pada masa mendatang," kata Amelia di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 30 April 2025.

Menurutnya, tunggakan BBM yang dialami oleh TNI AL ke Pertamina menunjukkan kelemahan dalam sistem perencanaan dan distribusi BBM.

Ia menilai tunggakan triliunan rupiah tersebut mengkhawatirkan.

"Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efisiensi dan akuntabilitas anggaran pertahanan," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyebut TNI AL memiliki tunggakan pembayaran konsumsi BBM bernilai triliunan rupiah ke Pertamina dan meminta agar tunggakan itu diputihkan.

KSAL menjelaskan bahwa ada tunggakan sebesar Rp2,25 triliun dari konsumsi BBM, dan saat ini dikenai kembali utang sebesar Rp3,2 triliun. Menurut dia, utang tersebut sangat mengganggu operasional TNI AL.

"Harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan," ujar Laksamana TNI Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 28 April 2025.