Jerman Tak Ramah Imigran, Mulai Tolak Pencari Suaka

Ntvnews.id, Berlin - Langkah ini menjadi bagian dari strategi utama Kanselir baru Jerman, Friedrich Merz, untuk merebut kembali dukungan pemilih dari partai sayap kanan antiimigrasi, Alternative für Deutschland (AfD), yang menempati posisi kedua dalam pemilu Februari lalu dan terus mengalami peningkatan popularitas dalam survei terbaru.

Dilansir dari DW, Jumat, 9 Mei 2025, Merz menyampaikan kepada Welt TV bahwa ia telah lebih dulu memberi tahu Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, dan menegaskan bahwa kebijakan "sementara" ini dibutuhkan selama angka migrasi ilegal di Uni Eropa masih tinggi.

Peningkatan jumlah petugas perbatasan

Pemerintahan baru Jerman, yang mulai bekerja pada Selasa, 7 Mei 2025 langsung memperkuat pengawasan perbatasan dengan menambah personel kepolisian. Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt menyatakan bahwa petugas kini ditugaskan untuk menolak masuknya migran tanpa dokumen, termasuk mereka yang mengajukan permohonan suaka.

Namun, Dobrindt menambahkan bahwa pengecualian akan diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan hamil.

Baca Juga: Pesawat Militer Rusia Dekati Wilayah Jerman

Untuk merealisasikan kebijakan ini, Dobrindt membatalkan kebijakan dari tahun 2015, ketika Jerman membuka pintu bagi lebih dari satu juta pengungsi dari Suriah dan Afghanistan di tengah krisis migrasi.

Menurut harian Bild, Dobrindt telah menginstruksikan penambahan 2.000 hingga 3.000 polisi federal ke perbatasan, memperkuat pasukan yang sudah ada sebanyak 11.000 personel. Der Spiegel melaporkan bahwa para petugas kini harus bekerja hingga 12 jam per hari untuk memastikan kebijakan baru berjalan.

Kepala Kepolisian Federal Jerman, Andreas Rosskopf, kepada Rheinische Post mengonfirmasi bahwa penguatan aparat telah dimulai sesuai dengan arahan pemerintahan baru.

Menjaga kemanusiaan dan ketertiban

Dobrindt menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menyeimbangkan antara "nilai kemanusiaan dan ketertiban," dan bahwa ketertiban harus lebih diprioritaskan daripada sebelumnya.

Namun, langkah ini memicu kekecewaan dari beberapa negara tetangga. Pemerintah Swiss menyatakan penyesalan karena kebijakan tersebut dilakukan tanpa adanya konsultasi terlebih dahulu.

Dalam konferensi pers bersama Merz di Warsawa, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mendesak Jerman untuk lebih fokus mengamankan perbatasan luar Uni Eropa dan menjaga zona bebas paspor Schengen.

Baca Juga: Duel Sesama Tim Jerman, Alonso Sebut Bayern vs Leverkusen Lebih Emosional di Liga Champions

Merz menegaskan bahwa Jerman akan menerapkan pendekatan yang lebih tegas terhadap migrasi, namun tetap berusaha menghindari dampak negatif terhadap negara-negara tetangga. Ia juga menyatakan komitmen untuk bekerja sama dengan sesama anggota UE dalam menangani isu ini.

Di dalam negeri, Merz berpendapat bahwa pendekatan keras terhadap migrasi ilegal diperlukan guna meredakan kekhawatiran publik dan menghentikan peningkatan dukungan terhadap AfD.

Partai AfD mencatat rekor dengan memperoleh lebih dari 20 persen suara pada pemilu lalu, dan menempati posisi kedua setelah aliansi konservatif CDU/CSU yang dipimpin Merz. Dalam beberapa jajak pendapat bahkan AfD sempat unggul di posisi teratas.

Perjanjian koalisi yang menuai kritik

Perjanjian antara CDU/CSU dan SPD menetapkan bahwa semua pendatang tanpa dokumen akan ditolak masuk ke Jerman, termasuk mereka yang berniat mengajukan suaka. Kebijakan ini memicu kekhawatiran sebagian anggota SPD karena dinilai berpotensi bertentangan dengan hukum Uni Eropa.

Kesepakatan itu juga mencantumkan bahwa pemeriksaan perbatasan akan tetap diberlakukan hingga perlindungan efektif terhadap perbatasan luar Uni Eropa terwujud.

Pengetatan imigrasi menjadi tema utama kampanye Merz, terutama setelah serangkaian serangan kekerasan menjelang pemilu Februari lalu, yang pelakunya sebagian besar adalah pencari suaka. Dalam salah satu kesempatan, Merz bahkan memanfaatkan suara AfD di parlemen untuk mendukung usulan pengetatan imigrasi—tindakan yang dianggap melanggar prinsip “tembok api,” yakni larangan bekerja sama dengan AfD.