Hasan Nasbi (NTVnews.id/Deddy Setiawan)
Ntvnews.id, Jakarta - Menanggapi kontroversi mengenai kebijakan pembinaan terhadap anak nakal di Jawa Barat, Kepala Kantor Kepresidenan / Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, mengajak masyarakat untuk mengkritisi kebijakan tersebut bersama-sama, namun tidak langsung bersikap antipati.
"Tapi yang jelas kan memang sudah berlangsung ya di Jawa Barat. Tapi lebih baik teman-teman (media) cek, terpenuhi enggak hak anak-anak di sana, pembinaannya sukses atau tidak, ada hal-hal yang dilanggar misalnya dari pembinaan tersebut. Dan itu pun saya dengar dari Gubernur Jawa Barat kan, harus ada persetujuan orang tua kan," ujar Hasan, ujar Hasan, seusai acara Diskusi Umum di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2025.
Hasan menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam pelaksanaan program pembinaan tersebut, dan tetap memperhatikan persetujuan orang tua.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Juga Bakal Kirim Orang Dewasa Bermasalah ke Barak Militer
"Kalau orang tuanya gak setuju, gak jadi dibina dengan cara yang seperti itu. Jadi kita kritisi sama-sama," lanjutnya.
Ia juga menyerukan agar pendekatan terhadap inisiatif semacam itu dilakukan secara terbuka dan objektif.
"Inisiatif-inisiatif baru ini jangan langsung antipati. Tapi kritisi secara bersama-sama. Ada sesuatu yang dilanggar atau ada sesuatu yang mungkin tidak terpenuhi enggak dari pola-pola pendidikan semacam itu," jelas Hasan.
Baca Juga: Istri Laporkan Diky Chandra ke Dedi Mulyadi, Minta Dimasukkan ke Barak
Hasan mengakhiri pernyataannya dengan mengajak publik untuk bersama-sama menilai efektivitas kebijakan tersebut.
"Jadi lebih baik kita lihat ramai-ramai, kita kritisi ramai-ramai. Nanti kita kaji juga bersama-sama apakah ini bisa efektif atau tidak untuk menurunkan sesuatu yang katanya apa tadi? Kenakalan, ketidakpatuhan dan segala macam seperti itu. Tapi jangan juga di awal sudah langsung antipati dengan sebuah inisiatif," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
