Cak Imin Dorong Masyarakat Miskin Lebih Mandiri dan Tak Tergantung Bansos

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengajak masyarakat kurang mampu untuk bangkit dan mengupayakan kemandirian, sehingga tidak terus bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah. Ia menekankan pentingnya membangun kemampuan dan semangat berdaya guna menciptakan kehidupan yang lebih berkelanjutan dan mandiri.

"Masyarakat tidak boleh lagi hanya bergantung pada bantuan-bantuan sosial APBN, melainkan harus mandiri dan produktif," kata Menko Muhaimin Iskandar dalam rapat kerja (raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.

Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah mengusung paradigma baru dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini mengedepankan pembangunan ekosistem pemberdayaan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, salah satu pembaruan utama dalam strategi ini adalah pergeseran fokus dari bantuan sosial yang bersifat karitatif menuju upaya pemberdayaan masyarakat secara aktif. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan tidak lagi sekadar memberikan bantuan, tetapi mendorong masyarakat untuk berdaya dan mandiri dalam jangka panjang.

"Pergeseran dari orientasi berbasis bantuan sosial, social assistance oriented, menuju pemberdayaan masyarakat secara langsung, empowerment oriented," ucap Menko Muhaimin Iskandar.

Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem pemberdayaan yang mampu mempercepat terwujudnya masyarakat yang mandiri.

Baca juga: Menko Muhaimin Dorong Generasi Muda untuk Aktif dalam Organisasi

Ia menjelaskan bahwa melalui ekosistem ini, bantuan sosial akan difungsikan hanya sebagai dukungan sementara, bukan sebagai solusi jangka panjang yang justru menumbuhkan ketergantungan.

Sebaliknya, pendekatan ini dirancang untuk menggali dan mengembangkan potensi masyarakat kurang mampu melalui berbagai program pemberdayaan, sehingga mereka dapat berdiri di atas kaki sendiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

"Untuk meningkatkan taraf hidup dan martabat mereka, kita menargetkan maksimal mendapatkan bantuan sosial selama lima tahun, kecuali manula dan penyandang disabilitas," kata Menko Muhaimin Iskandar.

Lebih lanjut, Menko Muhaimin Iskandar menekankan bahwa langkah membangun ekosistem pemberdayaan ini sejalan dengan target strategis pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024–2029.

"Kita punya target tingkat kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2026," ujarnya. 

Menko Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan turut diimplementasikan melalui sinergi antar kementerian dan lembaga terkait, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Ia menjelaskan bahwa orkestrasi kebijakan ini didukung oleh pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi perencanaan. Dengan basis data yang terintegrasi, setiap program dirancang agar lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. 

Baca juga: Wamenko Otto Dorong Pembentukan Satgas Nasional untuk Lindungi Kekayaan Intelektual

(Sumber: Antara)