BNPB Desak Pemprov Bengkulu Tetapkan Status Tanggap Darurat Usai Gempa M6,3

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong Pemerintah Provinsi Bengkulu segera menetapkan status tanggap darurat menyusul gempa bumi bermagnitudo 6,3 yang mengguncang wilayah tersebut pada Jumat dini hari, 23 Mei 2025. Langkah ini diperlukan guna mempercepat proses penyaluran bantuan dari pemerintah pusat.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa penetapan status tanggap darurat merupakan prosedur administratif yang sangat penting agar dukungan pusat dapat diberikan secara maksimal.

"Status ini merupakan bentuk akuntabilitas. Pemerintah pusat hanya bisa membantu secara penuh saat status tanggap darurat ditetapkan oleh pemerintah daerah," katanya menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Menurut catatan BNPB, hingga Jumat siang belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka-luka. Namun, gempa telah mengakibatkan kerusakan pada 140 rumah serta sejumlah fasilitas umum di berbagai wilayah seperti Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara dan Seluma.

Dampak kerusakan yang ditimbulkan beragam, mulai dari ringan hingga parah. Rinciannya, terdapat 50 rumah rusak di Kota Bengkulu, dua rumah serta satu PAUD terdampak di Bengkulu Tengah, dan delapan rumah roboh di Kelurahan Betungan. Selain itu, dua sekolah, satu masjid, satu kantor camat, dan satu balai pertemuan juga mengalami kerusakan.

"Sekali lagi (data) kondisi kerusakan ini masih dinamis," katanya.

Abdul menyampaikan pentingnya pendataan yang cepat dan akurat untuk mempercepat proses distribusi bantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, masyarakat diminta segera melaporkan kondisi tempat tinggal mereka melalui jalur resmi seperti BPBD, aparat desa, atau babinsa setempat.

"Semakin cepat data dikumpulkan, semakin cepat pula dukungan diberikan. Ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo agar respons dilakukan secara tepat dan terukur," ujarnya.

(Sumber: Antara)