Di Kantor Kementerian HAM di Jakarta, Selasa (3/6), Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjawab pertanyaan wartawan. ((ANTARA/Fath Putra Mulya))
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai menyebut, saat ini ada 60 ribu warga Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, yang mengungsi ke wilayah perkotaan, seperti Nabire dan Timika. Bahkan ada dua distrik, yakni Sinak di Kabupaten Puncak dan Distrik Hitadipa di Kabupaten Intan Jaya yang kondisinya kosong.
Mereka mengungsi gara-gara gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata atau Organisasi Papua Merdeka (OPM).
"Jadi dua distrik ini sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi," ujar Pigai, Minggu, 8 Juni 2025.
Menurutnya, Kementerian HAM akan terus menghimpun laporan utuh mengenai situasi akibat konflik di Papua. Sehingga nantinya Kementerian HAM bakal turun langsung ke lokasi guna memastikan penanganan pengungsi bisa dilakukan dengan baik.
"Kami juga mendorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di tanah Papua," ucap Pigai.
Kementerian HAM siap menjadi jembatan bagi kementerian-kementerian lain dalam menangani pengungsi. Agar pemerintah pusat bersama pemeintah daerah turun ke lokasi-lokasi pengungsi dalam rangka pemenuhan kebutuhannya baik jangka pendek, menengah maupun panjang.
Pigai mengaku, sudah menggelar pertemuan terbatas dengan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dan dewan dari kabupaten, termasuk upati Intan Jaya dan Puncak Jaya. Pertemuan yang digelar di Bali itu membahas keamanan Provinsi Papua Tengah. Hal itu guna menyikapi berbagai persoalan terutama kekerasan akibat konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Papua Tengah belakangan ini.
"Konflik ini telah menyebabkan korban baik meninggal dunia, luka-luka, hilang maupun gelombang pengungsi," kata Pigai.
Ia merespon serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal yaitu agar tercipta kedamaian melalui upaya rekonsiliasi di Tanah Papua.
Dalam pertemuan itu, kata Pigai, pemerintah daerah juga menyampaikan rencana mereka untuk memfasilitasi aparat agar bisa mendirikan pos-pos penjagaan.
"Gubernur dan para bupati juga menyampaikan soal rencana pembangunan pos tersebut yang akan mereka fasilitas, termasuk nanti mencari tanahnya agar bisa dijadikan tempat mendirikan pos-pos penjagaan aparat baik TNI maupun Polri," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
