Prabowo Turun Langsung Tangani Sengketa 4 Pulau antara Aceh dan Sumut

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan turun langsung menyelesaikan sengketa batas wilayah empat pulau yang menjadi polemik antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebut bahwa Presiden telah memutuskan untuk mengambil alih penuh persoalan yang telah memanas selama beberapa waktu terakhir.

"Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara," ujar Dasco dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Minggu, 15 Juni 2025. 

Langkah ini menjadi sinyal kuat dari pemerintah pusat bahwa isu perbatasan antar provinsi ini dianggap serius dan perlu diselesaikan segera. Dasco juga menyampaikan bahwa Presiden akan segera menentukan langkah terbaik dan keputusan resmi dari Istana diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat.

“Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” tambahnya.

Sengketa ini bermula dari penetapan administratif yang menyebutkan empat pulau, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang, masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 300.2.2-2138 Tahun 2025. 

Padahal sebelumnya, keempat pulau tersebut berada di wilayah Provinsi Aceh. Keputusan tersebut menimbulkan protes dari sejumlah pihak di Aceh yang menilai pemindahan ini tidak sesuai dengan kondisi sejarah dan geografis. 

Sementara dari pihak Sumut, beberapa tokoh berpendapat bahwa secara letak geografis, keempat pulau memang lebih dekat dengan wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kementerian Dalam Negeri turut memberikan penjelasan. Dalam pernyataannya, Kemendagri menyebut bahwa sengketa batas wilayah ini sudah berlangsung sejak 2008. 

Kala itu, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi telah memverifikasi dan membakukan 213 pulau di wilayah Sumut, termasuk empat pulau yang saat ini menjadi sorotan. Sementara dalam proses verifikasi terhadap 260 pulau di Aceh, keempat pulau tersebut tidak ditemukan.

“Juga dilakukan verifikasi terhadap 260 pulau di wilayah Provinsi Aceh. Hasilnya tidak ditemukan 4 pulau tersebut,” bunyi pernyataannya. 

Keputusan Presiden untuk turun langsung menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas wilayah serta menjaga hubungan antarprovinsi tetap kondusif. 

Selain menjadi simbol keterlibatan negara dalam urusan strategis, langkah ini juga menandai pendekatan aktif dari Presiden Prabowo dalam meredam gejolak yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial-politik di tingkat daerah.