Puluhan Ribu Ojol Bakal Kembali Demo, Kepung Istana pada 21 Juli 2025

Ntvnews.id, Jakarta - Asosiasi pengemudi ojek online (Ojol) Gabungan Roda Dua (Garda) Indonesia, menyampaikan bakal kembali menggelar aksi demonstrasi dengan rencana mengepung Istana Presiden pada 21 Juli 2025.

Sebanyak 50 ribu pengemudi ojol direncanakan ikut terlibat. Tak hanya turun ke jalan, para pengemudi juga mengancam akan melakukan off-bid massal (menonaktifkan aplikasi) mereka secara serentak yang diklaim akan melibatkan hingga 500 ribu ojol di seluruh Indonesia.

Aksi ini dipicu oleh kekecewaan mendalam terhadap kurangnya respons pemerintah terhadap tuntutan yang sebelumnya disampaikan pada aksi 20 Mei 2025 lalu.

Baca Juga: Penampakan Massa Ojol di Patung Kuda yang Makin Penuh

"Kami dari Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia bersama berbagai aliansi ojol se-Jabodetabek dan daerah-daerah dari seluruh Indonesia akan melaksanakan aksi 'Revolusi Ojol Kepung Istana Presiden RI' yang kami targetkan akan dihadiri oleh 50.000 ojol yang akan masuk ke Jakarta secara bergelombang," ucap Kadiv Humas Garda Indonesia, Yudha Al Janata, Sabtu, 21 Juni 2025.

Menurut Yudha, aksi damai ini akan membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah. Tuntutan pertama, Presiden Prabowo diminta menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang transportasi online.

Kepala Divisi Humas Garda Indonesia, Yudha Al Janata (Dok: Ntvnews.id)

"Yang kedua potongan biaya aplikasi 10 persen harga mati," tambah Yudha.

Kemudian ketiga, ojol meminta diskresi tarif pemesanan makanan dan pengantaran barang. Tuntutan keempat, Ojol meminta agar dilakukan audit investigatif potongan 5 persen dari pendapatan pengemudi yang diambil sepihak oleh aplikator tanpa adanya transparansi.

"Tuntutan kelima pemerintah menetapkan agar perusahaan aplikator hapuskan program-program promo dan pengkotak-kotakan pengemudi seperti aceng, slot, hub, member, hemat dan lain-lain," lanjut Yudha.

Baca Juga: Massa Aksi Ojol di Patung Kuda Sempat Memanas, Bakar Ban hingga Timbul Ketegangan

Yudha menyoroti sikap Kementerian Perhubungan RI yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Menurutnya, selama satu bulan sejak Aksi 205, tidak ada pernyataan resmi dari Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, terkait aspirasi pengemudi ojol.

Yudha dan Garda Indonesia meminta langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan. Mereka berharap pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat kecil, bukan justru melindungi kepentingan bisnis aplikator besar.

Ketua Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyatakan bahwa mereka berharap aksi berjalan damai.

"Semoga Menteri Perhubungan bisa merespons tuntutan kami sehingga tidak ada kericuhan," pungkasnya.