Ilustrasi LGBTQ. (Reuters)
Ntvnews.id, Ankara - Polisi di Istanbul berhasil menggagalkan upaya pelaksanaan pawai LGBTQ+, atau parade Pride, yang sebelumnya telah dilarang. Berdasarkan informasi dari sejumlah aktivis dan seorang politisi oposisi, aparat keamanan menahan lebih dari 50 orang yang berusaha menggelar pawai tersebut.
Dilansir dari DW, Selasa, 1 Juli 2025, acara tahunan Istanbul Pride sendiri telah dilarang oleh pemerintah Turki sejak tahun 2015, termasuk pada tahun ini.
Gubernur Istanbul, Davut Gul, sebelumnya telah secara resmi melarang komunitas LGBTQ+ untuk menyelenggarakan parade tersebut. Ia menyatakan bahwa kegiatan seperti itu “merusak perdamaian sosial, tatanan keluarga, dan nilai-nilai moral.”
“Tidak ada toleransi bagi perkumpulan atau pawai yang mengganggu ketertiban umum,” lanjutnya dalam unggahan di platform X.
Baca Juga: Viral Kisah Hetty Wijaya Tetap Menikah dengan Jason Irawan Meski Tahu LGBT, Kenapa?
Penjagaan polisi dilakukan secara ketat di berbagai titik strategis kota untuk mencegah kerumunan besar. Menurut laporan AFP, kawasan Taksim Square—yang biasanya menjadi lokasi utama bagi demonstrasi dan perayaan di Istanbul—sudah diblokade oleh aparat sejak pagi hari.
Di pusat kota, bentrokan terjadi antara polisi dan para aktivis yang membawa bendera pelangi, simbol komunitas LGBTQ+.
Dalam sebuah video yang diunggah di X oleh akun Queer Feminist Scholars, terlihat seorang peserta pawai meneriakkan, “Kami tidak menyerah, kami datang, kami percaya, kami di sini,” sementara peserta lainnya tampak berlari menghindari penangkapan.
Tekanan terhadap komunitas LGBTQ+ di Turki
Kezban Konukcu, anggota parlemen dari partai oposisi DEM yang ikut hadir dalam aksi tersebut, mengatakan bahwa “rezim istana yang berkuasa tidak bisa mempertahankan kekuasaannya dengan menstigmatisasi komunitas LGBTQ+ sebagai sesuatu yang jahat.”
Meski homoseksualitas tidak dikriminalisasi di Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan selama satu dekade terakhir kerap melontarkan pernyataan keras terhadap komunitas LGBTQ+.
Baca Juga: Jika Resmi Jadi Presiden, Trump Bakal Berlakukan Aturan Anti-LGBT Ini
Pada Januari lalu, Erdogan mencanangkan tahun 2025 sebagai “Tahun Keluarga,” sembari menyatakan bahwa penurunan angka kelahiran di Turki merupakan ancaman serius. Ia menyalahkan gerakan LGBTQ+ sebagai penyebab terganggunya tatanan keluarga tradisional.
“Tujuan utama dari kebijakan netralisasi gender, yang memanfaatkan isu LGBT sebagai alat serangan, adalah untuk melemahkan keluarga dan kesakralan institusi keluarga,” ujar Erdogan saat itu.
Organisasi seperti Human Rights Watch dan Amnesty International telah memperingatkan bahwa retorika serta kebijakan pemerintah Turki telah menciptakan iklim yang tidak ramah bagi komunitas LGBTQ+. Hal ini memicu peningkatan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok tersebut.
Seperti dilaporkan oleh Reuters, meskipun parade Pride terus dilarang setiap tahunnya, kelompok-kelompok kecil aktivis tetap berusaha merayakannya. Mereka menilai tindakan represif aparat mencerminkan pembatasan yang lebih luas terhadap kebebasan berpendapat dan hak berkumpul di negara tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
