Semua Fraksi DPR Setuju RUU Pertanggungjawaban APBN 2024, termasuk PDIP

Ntvnews.id, Jakarta - Seluruh fraksi di DPR RI, menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2024. Persetujuan itu dibacakan dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 masa persidangan IV tahun sidang 2024-2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025.

Ada delapan fraksi yang menyampaikan pandangan terhadap rancangan undang-undang. Antara lain Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Lalu, Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan Fraksi Partai Demokrat.

Fraksi PDIP menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU pertanggungjawaban APBN 2024.

PDIP mengatakan bahwa pemerintah juga harus menyertakan penjelasan empat hal, yakni penjelasan atas sasaran pembangunan 2024 yang tidak tercapai, laporan pertanggungjawaban K/L, laporan realisasi mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, dan laporan kinerja BUMN, dan terakhir menyertakan kinerja RPJMN.

Lalu Fraksi Golkar, juga setuju tentang RUU pertanggungjawaban APBN 2024. Fraksi Golkar juga memiliki permintaan penjelasan lanjutan mengenai penggunaan SAL yang dinilai masih belum efisien dan efektif sebagai pembiayaan non-utang APBN.

Golkar juga meminta penjelasan lebih lanjut mengenai nilai tukar nelayan yang terus mengalami tren penurunan, yakni menjadi 101,7 jauh di bawah rentang target 107-110.

Fraksi Gerindra turut menyetujui RUU pertanggungjawaban APBN 2024 dengan beragam catatan yang dibacakan.

Misalnya, mendorong pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan operasi pada sektor hulu dalam pencapaian target lifting minyak dan gas bumi. Lalu, belanja negara pemerintah juga dinilai harus dibarengi oleh belanja yang lebih optimal, efisien, dan efektif dalam mendorong pertumbuhan yang tinggi agar berdampak besar bagi penurunan tingkat pengangguran dan jumlah masyarakat miskin serta mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Fraksi Nasdem pun dapat menerima RUU Tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN Tahun 2024 untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat pengambilan keputusan dan rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya Fraksi PKB, menyatakan persetujuannya agar tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 ini dapat dibahas pada tahap selanjutnya dengan prosedur mekanisme dan ketentuan yang berlaku," katanya.

Kendati menyetujui, PKB memberikan beberapa catatan tegas terhadap APBN 2024 seperti realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,03%, di bawah target sebesar 5,2%.

Lalu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada 2024 sebesar Rp15.847 yang terdepresiasi dari target asumsi APBN 2024 sebesar Rp15.000.

Kemudian, Fraksi PKS memberikan, persetujuan, perhatian, dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya.

PKS memberikan perhatian lebih terhadap kenaikan beban pembayaran bunga utang sebesar 11,04% menjadi Rp488,43 triliun pada 2024.

Lalu, Fraksi PAN menyatakan setuju atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024.

Ada enam catatan dari PAN terhadap APBN 2024, yakni ketimpangan ekonomi, inflasi konsumsi masyarakat, kualitas belanja, optimalisasi penerimaan, mendorong pemanfaatan strategis untuk membiayai program prioritas, dan defisit anggaran serta utang negara.

Terakhir, Fraksi Partai Demokrat setuju untuk membahas lebih lanjut RUU pertanggungjawaban APBN 2024.

Beberapa catatan dari Partai Demokrat, diantaranya adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi di bawah target, nilai tukar yang melemah, sampai ketimpangan pembangunan.