Mensos: Sekolah Rakyat Harus Bebas dari Siswa Titipan, Suap hingga Korupsi

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang dikenal dengan sapaan Gus Ipul, menegaskan bahwa masyarakat menitipkan harapan besar kepada pemerintah agar pelaksanaan Sekolah Rakyat bebas dari praktik siswa titipan maupun unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Secara umum memang masyarakat mendukung hadirnya Sekolah Rakyat ini, dengan catatan harus dilaksanakan benar-benar sesuai maksud dan tujuannya, jangan sampai rekomendasi siswa itu titipan, apalagi hasil suap, hasil Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme -KKN-," ujar Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa penetapan siswa yang berhak mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat akan dilakukan secara selektif berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Acuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 yang menitikberatkan pada Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat akan hadir dalam dua bentuk: Sekolah Rakyat rintisan dan Sekolah Rakyat permanen. Untuk sekolah rintisan, bangunan yang digunakan berasal dari aset pemerintah yang sudah dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Gedung-gedung tersebut bisa berasal dari Kemensos maupun instansi pemerintah lainnya.

Baca Juga: Mensos Coret 7,3 Juta Peserta BPJS Kesehatan karena Dianggap Sudah Sejahtera

"Dari hasil asesmen dan survei yang dilakukan oleh Kementerian PU, ada 100 titik yang dinyatakan layak, dan menanggung sekitar 9.700 siswa lebih untuk sekolah rintisan ini," ungkapnya.

Dari jumlah tersebut, 63 titik akan mulai beroperasi pada 14 Juli 2025, sedangkan 37 titik sisanya ditargetkan mulai berjalan pada akhir Juli 2025.

Sementara itu, pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat permanen direncanakan dimulai pada September 2025 dan diharapkan selesai pada Juni 2026. Gus Ipul menyebut, setiap sekolah permanen akan irancang untuk menampung sekitar 1.000 siswa, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Baca Juga:Mensos: Teknologi AI Akan Bantu Sekolah Rakyat Gali Potensi Siswa

Gus Ipul juga menegaskan bahwa pendirian Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu atau mengurangi jumlah siswa di sekolah-sekolah formal yang telah ada sebelumnya.

"Jadi Sekolah Rakyat ini tidak mengurangi siswa dari sekolah manapun, karena ini menyisir mereka yang belum sekolah, tidak sekolah, atau berpotensi putus sekolah," tuturnya.

(Sumber: Antara)