Koalisi Pemerintahan PM Israel Retak

Ntvnews.id, Tel Aviv - Koalisi pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tengah menghadapi gejolak serius setelah partai ultra-Ortodoks United Torah Judaism (UTJ) yang dipimpin Moshe Gafni memutuskan untuk keluar dari koalisi kabinet dan menarik diri dari parlemen.

Dilansir dari Anadolu, Kamis, 17 Juli 2025, keputusan mundur tersebut dipicu oleh perbedaan tajam mengenai rancangan undang-undang yang mengatur pengecualian wajib militer bagi komunitas Yahudi. UTJ menilai bahwa kebijakan pengecualian terhadap sebagian kalangan Yahudi dari kewajiban militer tidak dapat diterima.

Tak hanya UTJ, Fraksi Degel Hatorah juga mengumumkan pengunduran dirinya, yang menyebabkan dukungan terhadap Netanyahu di parlemen kini hanya berjumlah 61 dari total 120 anggota selisih yang sangat tipis.

Baca Juga: Trump dan Netanyahu Ketemu Lagi, Ini yang Dibahas

Situasi ini berisiko membuat pemerintahan Netanyahu semakin bergantung pada dua partai sayap kanan yang menolak segala bentuk konsesi dalam pembicaraan gencatan senjata dengan kelompok Hamas. Akibatnya, dinamika internal pemerintahan Israel kian mempersulit upaya diplomasi menuju gencatan senjata.

Sementara di sisi lain, masyarakat Israel terus mendesak dilakukannya gencatan senjata dan pembebasan para sandera. Namun, pandangan yang berkembang di dalam tubuh koalisi justru membuat peluang tercapainya kesepakatan gencatan senjata semakin kecil.