KPK Periksa 17 Saksi Terkait Kasus Dana Hibah Jatim

Ntvnews.id, Jakarta - Sebanyak 17 saksi dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022 dan pemeriksaan akan dilakukan di Polres Malang.

“Pemeriksaan atas nama HA, RUS, ARB, MMN, RNT, SB, MH, SUP, BS, SW, SAM, LDH, AHF, YS, BJR, RUS, dan AS,” kata Budi Prasetyo Juru Bicara KPK Budi Prasetyo ketika dikonfirmasi oleh pihak ANTARA, pada Kamis, 17 Juli 2025 di Jakarta.

Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa beberapa saksi yang dipanggil, seperti HA, RUS, ARB, dan MMN berasal dari kalangan swasta.

Sementara itu, saksi lainnya mencakup sejumlah aparatur desa dan tokoh masyarakat, antara lain perangkat Desa Karanganyar, Kepala Desa Ngantru, Kepala Desa Simojayan Ampel Gading, dan Kepala Desa Gedok Kulon. Selain itu, turut diperiksa Direktur PT Piala Mas Industri, Lurah Plaosan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Plaosan, serta Kepala Dusun Patuksari.

Selain itu, KPK juga memanggil sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, antara lain Ketua Yayasan Bina Swadaya Masyarakat, Penasihat PSM Tunas Lintas Perempuan, Ketua PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur, seorang ASN dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Direktur Utama PT Putera Tjandra Nyata.

Sebagai bagian dari proses penyidikan, pada Senin, 14 Juli, KPK turut memeriksa anggota DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, bersama empat pihak swasta berinisial PS, HU, SC, dan TH, yang turut dimintai keterangan sebagai saksi.

Pada Selasa, 15 Juli, KPK kembali melanjutkan penyidikan dengan memanggil sejumlah saksi, di antaranya Kepala Dusun Jeding berinisial KMD, Kepala Desa Penataran (KTN), Kepala Desa Candirejo (SPM), Kepala Dusun Kalicilik Candirejo (YNT), serta Kepala Desa Bangsri (SDK). Tak hanya itu, dua pihak swasta berinisial BAP dan MFH juga turut dipanggil.

Sebelumnya, pada 12 Juli 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 21 tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dari total 21 tersangka dalam kasus korupsi dana hibah, KPK menetapkan empat orang sebagai penerima suap dan 17 lainnya sebagai pihak pemberi suap.

Dari empat penerima suap tersebut, tiga di antaranya merupakan penyelenggara negara, sementara satu lainnya adalah staf dari salah satu penyelenggara negara tersebut.

Dari 17 tersangka pemberi suap, sebanyak 15 orang berasal dari kalangan swasta, sementara dua lainnya merupakan penyelenggara negara.

Dalam keterangannya pada 20 Juni 2025, KPK mengungkap bahwa penyaluran dana hibah yang diduga bermasalah tersebut, sementara ini teridentifikasi terjadi di sekitar delapan kabupaten di wilayah Jawa Timur.

(Sumber: Antara)