Gerindra Usul DKI Luncurkan Kartu Janda Jakarta

Ntvnews.id, Jakarta - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mengusulkan peluncuran program Kartu Janda Jakarta (KJJ) sebagai bentuk perlindungan sosial bagi perempuan rentan.

Usulan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2025, Senin, 21 Juli 2025.

Anggota Fraksi Gerindra, Jamilah Abdul Gani mengungkapkan bahwa usulan Kartu Janda Jakarta muncul berdasarkan aspirasi masyarakat yang diterima saat kegiatan reses.

"Berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses Fraksi Partai Gerindra, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program Kartu Janda Jakarta (KJJ," katanya.

Program Kartu Janda Jakarta dirancang untuk menjangkau perempuan berstatus janda berusia 45–60 tahun.

Jamilah Abdul Gani (Ist)

"Program ini ditujukan bagi perempuan berstatus janda yang berusia 45tahun sampai dengan 60 tahun, tidak bekerja, berperan sebagai ibu rumah tangga, ditinggal wafat oleh suami, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kartu KJJ diharapkan menjadi instrumen perlindungan sosial yang responsif terhadap kerentanan ekonomi kelompok tersebut," ungkapnya.

Usulan Kartu Janda Jakarta juga mendapat perhatian dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Anggota Fraksi PAN, Bambang Kusumanto, secara terbuka menyampaikan dukungannya terhadap program tersebut.

"Tadi kita dengar ada usulan yang sangat menarik hari ini yaitu usulan tentang kartu janda Jakarta," ucapnya.

"Saya pribadi sangat mendukung adanya kartu janda ini. Dan sebagai penghargaan serta dukungan saya perkenanankan saya membacakan sebuah pantun," lanjut dia.