Wagub Jabar Tegaskan Data 4,6 Juta Warga yang Bocor Bukan dari Sistem Resmi Pemprov

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menepis tudingan terkait bocornya data pribadi 4,6 juta warga Jawa Barat yang ramai diperbincangkan usai ditawarkan di forum gelap (dark web). Ia menegaskan bahwa data tersebut bukan berasal dari sistem resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Sudah kami cek dan pastikan, tidak ada data dari sistem Pemprov Jabar yang bocor. Logo yang digunakan itu hanya klaim sepihak dari oknum yang ingin memanfaatkan nama baik pemerintah untuk kepentingan pribadi," ujar Erwan Setiawan di Gedung Sate, Bandung, Senin, dilansir Antara.

Pernyataan itu disampaikan usai dugaan kebocoran data warga Jawa Barat diunggah oleh akun anonim DigitalGhostt di media sosial X. Akun tersebut mengklaim telah berhasil membobol data warga dan menampilkannya dalam unggahan tertanggal 10 Juli 2025. 

“Halo masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Jawa Barat), mungkinkah data pribadi Anda ada di tangan saya? Di mana pertahanan sibernya? Apakah ia tertidur di atas tumpukan uang?," tulis akun tersebut dalam bahasa Inggris.

Unggahan tersebut juga disertai tangkapan layar forum dark web yang menunjukkan penawaran paket data berjudul “4.6 million data of West Java Indonesian citizens [DATABASE]”. Dalam gambar itu, terlihat logo resmi Pemprov Jabar dan tulisan “Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,” lengkap dengan rincian data seperti NIK, nama, alamat, email, dan pekerjaan.

Namun, menurut Erwan, temuan awal dari tim teknis Diskominfo Jabar menunjukkan tidak ada kebocoran atau pembobolan yang bersumber dari sistem resmi milik Pemprov.

"Kita juga sudah berkoordinasi dengan tim Cybercrime Polda Jabar. Hasilnya tegas: tidak ada kebocoran dari sistem kami," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa tim keamanan informasi Pemprov tetap siaga melakukan pemantauan selama 24 jam penuh demi mengantisipasi ancaman siber.

"Kami punya sistem pemantauan internal yang aktif. Tidak ada pelanggaran yang terdeteksi, dan yang beredar itu hanya manipulasi untuk menimbulkan kekacauan opini," jelas Erwan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjutnya, telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus ini kepada aparat berwenang. Tujuannya adalah untuk mengungkap siapa pelaku di balik aksi penyebaran data yang disebut-sebut berasal dari institusi pemerintah tersebut.

"Kami berharap pelaku segera teridentifikasi dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi," tambahnya.

Terkait kemungkinan evaluasi terhadap sistem keamanan siber, Erwan menilai belum ada kebutuhan ke arah itu karena sistem yang dikelola Pemprov dinyatakan aman.

"Tidak perlu dievaluasi karena tidak ada sistem yang dibobol. Yang terjadi adalah pemalsuan identitas dan klaim tanpa dasar," tuturnya.

Sementara itu, akun DigitalGhostt yang menyebarkan klaim tersebut diketahui aktif di komunitas forum gelap dan memiliki reputasi tinggi di kalangan pelaku jual beli data hasil peretasan. Dalam unggahan lain, akun @H4ckmanac bahkan menyebut DigitalGhostt adalah aktor yang sama dalam kebocoran data Kementerian Pertahanan yang sempat terjadi, mencakup 700 ribu data individu.

Meski keaslian data yang ditawarkan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, kasus ini tetap menimbulkan kekhawatiran publik, mengingat skalanya yang besar dan menyasar institusi pemerintahan daerah.