Menteri Transmigrasi Buka Suara soal Isu Penundaan Investasi di Rempang

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 30 Jul 2025, 12:10
thumbnail-author
Zaki Islami
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Mentrans Tegaskan Komitmen Anti Korupsi Lewat Deklarasi Makarti Mentrans Tegaskan Komitmen Anti Korupsi Lewat Deklarasi Makarti (Zaki Islami)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Transmigrasi (Mentrans), Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara memberikan tanggapan terkait isu penundaan investasi di wilayah Rempang.

"Perlu kami tegaskan bahwa yang diusulkan untuk ditunda bukanlah seluruh rencana investasi di wilayah Rempang, melainkan hanya di area tertentu yang saat ini masih terdapat resistensi masyarakat, yaitu di kawasan Sembulang," kata Muhammad Iftitah, Rabu 30 Juli 2025.

Baca Juga: BMKG: Gempa Dangkal Guncang Kabupaten Muna Sultra Rabu Pagi

Hal tersebut disampaikan untuk meluruskan terkait masalah penundaan investasi di Pulau Rempang yang sebelumnya sempat menjadi kesalahan pamahan dengan masyarakat.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. (Foto: ANTARA/Maria Cicilia Galuh) Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. (Foto: ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

"Penundaan di kawasan Sembulang diajukan sebagai langkah preventif dan responsif, agar proses investasi dapat berjalan dengan tetap menjaga ketenangan sosial, menjunjung tinggi prinsip partisipatif, dan memastikan masyarakat lokal merasa aman serta dihormati hak-haknya," beber pria berusia 48 tahun itu.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Transmigrasi, berkomitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi secara erat dengan BP Batam, Pemerintah Kota Batam, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

"Kami percaya bahwa rencana investasi di Rempang dan Galang akan membawa manfaat besar jika dikelola dengan baik, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal," beber Muhammad Iftitah.

"Kami juga terbuka terhadap masukan dari para tokoh masyarakat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan, agar proses pembangunan ini berlangsung secara adil, inklusif, dan berkelanjutan," tutup Purnawirawan TNI AD itu.

x|close