Puan: Tak Ada Visi Menteri, yang Ada Hanya Presiden

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut tak boleh ada visi misi menteri di pemerintahan saat ini. Yang boleh ada hanyalah visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dinyatakan Puan dalam pidato pembukaan Masa Sidang I Tahun 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Puan awalnya membahas soal pemerintahan Prabowo yang telah menetapkan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Puan menilai, RPJMN bukan sekadar formalitas perencanaan.

"Tetapi merupakan terjemahan strategis dan teknokratis dari visi-misi Presiden yang terangkum dalam Asta Cita," ujar Puan.

Menurut Puan, Asta Cita merupakan penunjuk arah dalam pembangunan saat ini. Ia lantas menyinggung soal visi misi Presiden Prabowo yang harus dipatuhi dan dijalankan jajarannya. 

"Dokumen ini menjadi kompas pembangunan nasional bagi seluruh kementerian/lembaga; oleh karena itu: tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden," jelasnya.

Lebih lanjut, Puan mengatakan, pembangunan bukanlah proses yang instan. Tidak semua hasil pembangunan dapat dirasakan seketika.

"Pembangunan membutuhkan waktu, konsistensi, dan kesinambungan kebijakan," ucapnya.

Puan mengatakan, kebijakan yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat, sebesar apa pun tampaknya hari ini baik, akan tetapi dapat berisiko menjadi beban negara di masa depan.

Oleh karena itu, DPR RI bersama pemerintah memegang tanggung jawab konstitusional yang besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara, baik dalam politik hukum, politik pertahanan, politik pembangunan, maupun politik anggaran, dirumuskan secara cermat, dengan mempertimbangkan secara menyeluruh manfaat dan risiko, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

"Setiap kebijakan harus berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat, bukan semata pada kepentingan sektoral atau kepentingan jangka pendek," tandas Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP).