Sebut Seruan Bubarkan DPR "Tolol", Ahmad Sahroni Ditantang Debat Diaspora Indonesia di Denmark

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 28 Agu 2025, 06:15
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Ahmad Sahroni Ahmad Sahroni (ANTARA)

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menuai kritik tajam setelah menyebut seruan pembubaran DPR sebagai tindakan “tolol”. Pernyataan itu memicu reaksi publik, termasuk dari diaspora Indonesia di Denmark, Salsa Erwina Hutagalung, juara debat Asia Pasifik yang pernah menembus final lomba debat dunia di Berlin pada 2012.

Melalui akun media sosialnya @salsaer, Salsa menantang Sahroni untuk berdebat mengenai sejauh mana kontribusi tunjangan dan anggaran DPR benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Kritik soal Tunjangan DPR

Menurut Salsa, wacana pembubaran DPR tidak muncul tanpa alasan. Ia menyoroti beban ekonomi masyarakat yang semakin berat, sementara anggota DPR justru menikmati fasilitas besar.

Baca Juga: Sahroni Sebut Tunjangan Rumah Rp50 Juta DPR Kembali ke Masyarakat

Tercatat, anggota DPR mendapat tunjangan rumah Rp50 juta per bulan

, yang jika digabung dengan gaji pokok, bisa membuat total penghasilan melampaui Rp100 juta. Anggota legislatif juga menerima dana aspirasi dan kunjungan daerah pemilihan (dapil) yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Kondisi ini dinilai kontras dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak sehingga menekan rakyat kecil. Ironisnya, dalam RAPBN 2026, DPR justru memperoleh alokasi anggaran Rp9,9 triliun, meningkat drastis dalam lima tahun terakhir.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Fakta Group | Fakta Indo (@fakta.indo)

Respons Ahmad Sahroni

Menanggapi tantangan debat dari Salsa, Ahmad Sahroni memilih untuk tidak meladeni. Dalam unggahan Instagram pribadinya, ia menulis:

“Ane nggak akan ladenin orang yang ajak debat ane, ane mau bertapa dulu biar pinter karena ane masih bodo. Ane ini masih bego.”

Sikap Sahroni tersebut justru menambah kritik publik yang menilai DPR enggan membuka ruang dialog dengan masyarakat, terutama terkait transparansi penggunaan anggaran dan tunjangan pejabat negara.

x|close