Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita. (NTVNews.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Beredar informasi darurat militer akan diberlakukan di Indonesia. Ini buntut aksi penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan oleh massa. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menjawab isu penerapan darurat militer yang beredar di media sosial tersebut.
"Saya sampaikan bahwa TNI dalam hal ini taat konstitusi. Tadi saya sampaikan bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat, antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes angkatan, tentunya kita dalam satu kuda, itu semua ya. Kalau ada anggapan seperti itu (darurat militer), tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan," ujar Tandyo usai rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 1 September 2025.
Menurut Tandyo, TNI solid dalam satu komando. Ia mengatakan, TNI turun guna memberikan bantuan kepada institusi lain ketika perintah sudah turun.
"Ini saya sampaikan bahwa pada saat tanggal 30 (Agustus), Pak Presiden memanggil Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan statement itu dan kita solid jadi satu di situ. Bagaimana untuk mengelola ini sama-sama," papar dia.
Tandyo menegaskan tak ada niatan TNI untuk mengambil alih pengamanan. Pihaknya hanya membantu usai adanya perintah dari Presiden Prabowo Subianto dan permintaan dari pihak kepolisian.
"Jadi tidak ada kita mau ngambil alih, tidak ada, karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu. Polri, baru setelah itu ada kondisi seperti ini. Ya barulah kita jadi satu dengan Polri, tidak ada keinginan kita untuk mengambil (alih)," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
