DPR Fokuskan Pembahasan RUU Perampasan Aset

 Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan, menyampaikan bahwa DPR tengah mengintensifkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sebagai bentuk respons terhadap tuntutan publik yang menginginkan percepatan proses legislasi.

Menurut Sturman, agenda pembahasan RUU ini telah mulai digelar pada Senin, 1 September 2025, dan saat ini masih berada dalam tahap penyusunan awal.

"Kami bekerja semaksimal mungkin. Bahkan kemarin kita kan juga bahas. Hari Senin kemarin kita masuk juga," ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan, Baleg DPR berkomitmen meningkatkan keterlibatan publik dalam proses penyusunan RUU ini, agar regulasi yang nantinya dihasilkan tidak jauh dari kebutuhan dan pemahaman masyarakat.

"Karena masyarakat selalu diminta pendapatnya, diminta keinginannya apa. Kemudian kita jawab pertanyaannya," tambahnya.

Lebih lanjut, Sturman menekankan bahwa RUU Perampasan Aset memerlukan perhatian khusus dalam penyusunannya karena menyangkut hukum pidana. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian agar regulasi tersebut tidak berbenturan dengan undang-undang lain yang relevan.

"Undang-undang itu harus searah, sejalan. Supaya tidak berlawanan. Makanya kita harus perlu hati-hati," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti pentingnya membuka ruang dialog dalam merespons aspirasi yang disampaikan masyarakat, terutama dari kelompok-kelompok yang belakangan ini aktif melakukan unjuk rasa. Presiden meminta DPR RI untuk secara langsung mengundang perwakilan dari berbagai kelompok seperti mahasiswa, pengemudi ojek online, serikat buruh, dan organisasi masyarakat sipil guna berdialog secara langsung.

"Saya juga meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik, dan langsung berdialog," ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers usai pertemuan bersama sejumlah ketua umum partai politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025 sore.

Sumber: ANTARA