Bahlil: Adies Kadir Tak Lagi Terima Fasilitas DPR setelah Nonaktif

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Adies Kadir, kader partai yang kini berstatus nonaktif sebagai anggota DPR RI, otomatis tidak memperoleh fasilitas apapun dari DPR, termasuk gaji maupun tunjangan.

“Otomatis, otomatis ya. Namanya nonaktif itu tidak mendapat fasilitas apa-apa,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, 4 September 2025 saat menjawab pertanyaan mengenai status Adies dan fasilitas dari DPR.

Meski memberikan penegasan tersebut, Bahlil tidak menjelaskan lebih jauh dan langsung menuju area dalam Istana yang dijaga Paspampres. Kamis sore itu, ia dipanggil Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri.

Baca Juga: Buntut Kasus Noel, Menaker: Pegawai Terindikasi Korupsi Saya Copot Tanpa Pandang Bulu!

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir di kompleks, parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025). (ANTARA)

Beberapa pejabat yang juga hadir di Istana, antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Selain itu, Presiden turut memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Sebelumnya, pada Kamis siang, Presiden Prabowo juga mengundang Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto.

Terkait posisi Adies Kadir, Bahlil kembali menegaskan status nonaktif kadernya itu. Sebelum dinonaktifkan, Adies menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Baca Juga: Kronologi Kasus Korupsi Chromebook Nadiem Makarim yang Rugikan Negara Rp1,9 Triliun

Keputusan Golkar menonaktifkan Adies muncul setelah pernyataannya soal tunjangan perumahan anggota DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan yang dinilainya wajar. Ucapan itu memicu protes publik hingga aksi demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah pekan lalu. (Sumber: Antara)