Tunjangan Rumah DPRD Jabar Tembus Rp71 Juta, Lebih Fantastis dari DPR RI

Ntvnews.id, Jakarta - Isu mengenai besarnya tunjangan rumah bagi wakil rakyat kembali menuai sorotan. Setelah polemik di Senayan memaksa DPR RI membatalkan rencana tunjangan rumah Rp50 juta per bulan, yang sempat memicu gelombang demonstrasi besar-besaran hingga memakan korban jiwa, kini perhatian publik beralih ke daerah.

Kabar mencuat bahwa anggota DPRD Jawa Barat ternyata menerima tunjangan perumahan dengan nilai lebih tinggi dari DPR RI. Angkanya bahkan mencapai Rp71 juta per bulan untuk posisi ketua dewan.

Sekretaris DPRD Jabar, Dodi Sukmayana, menegaskan bahwa tidak ada penambahan gaji atau tunjangan baru bagi para legislator.

“Tidak ada kenaikan (gaji dan tunjangan),” ujar Dodi, dalam keterangannya yang dilansir pada Senin, 8 September 2025. 

Menurut Dodi, besaran hak keuangan anggota DPRD Jabar sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2021. Jika dihitung keseluruhan, total penghasilan anggota dewan rata-rata sekitar Rp90 jutaan per bulan.

“Kalau dengan gaji, kalau enggak salah sekitar Rp90-an juta sekian lah, di bawah Rp100 juta,” katanya.

Rincian Tunjangan DPRD Jabar

Berdasarkan aturan tersebut, tunjangan yang diterima anggota dan pimpinan DPRD Jawa Barat mencakup komunikasi, reses, transportasi, hingga perumahan. Berikut rinciannya (belum dipotong pajak):

• Tunjangan komunikasi: Rp21.000.000
• Tunjangan reses: Rp21.000.000
• Tunjangan perumahan:
• Ketua: Rp71.000.000
• Wakil Ketua: Rp65.000.000
• Anggota: Rp62.000.000
• Tunjangan transportasi: Rp17.500.000

Selain itu, mereka masih menerima gaji pokok, tunjangan jabatan, pelaksanaan reses, jaminan kesehatan keluarga, hingga dana operasional.

Untuk Ketua DPRD Jabar, hak keuangan per bulan mencakup gaji Rp3 juta, tunjangan jabatan Rp4,35 juta, tunjangan perumahan Rp71 juta, ditambah berbagai komponen lain, termasuk dana operasional Rp18 juta dan pemeliharaan kendaraan Rp34,9 juta per tahun.

Sementara itu, Wakil Ketua memperoleh tunjangan perumahan Rp65 juta, dana operasional Rp9,6 juta per bulan, serta komponen tambahan lainnya. Anggota DPRD Jabar juga mengantongi tunjangan perumahan Rp62 juta ditambah fasilitas lain serupa.

Dengan rincian tersebut, tak heran bila sorotan publik kini semakin tajam. Pasalnya, tunjangan rumah di DPRD Jawa Barat justru lebih fantastis dibandingkan DPR RI yang sempat mengundang kontroversi nasional.