Gelombang Protes Berdarah, Menteri Nepal Terpaksa Dievakuasi Pakai Helikopter

Ntvnews.id, Jakarta - Situasi politik di Nepal semakin tak terkendali. Gelombang demonstrasi yang awalnya menuntut perbaikan ekonomi kini berubah menjadi aksi besar-besaran yang menyasar simbol-simbol kekuasaan negara. Imbasnya, sejumlah menteri dan pejabat tinggi harus dievakuasi menggunakan helikopter militer setelah aksi massa kian brutal.

Evakuasi darurat tersebut berlangsung pada Selasa (9/9), sehari setelah bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa menewaskan sedikitnya 19 orang serta melukai ratusan lainnya. Perdana Menteri KP Sharma Oli bahkan resmi mengundurkan diri di tengah tekanan yang makin meningkat.

Menurut laporan The Kathmandu Post, helikopter Angkatan Darat Nepal tampak hilir mudik di langit Kathmandu, khususnya di kawasan Bhaisepati, untuk mengevakuasi para menteri dari kediaman mereka. Langkah ini diambil setelah rumah-rumah politisi hingga kantor partai menjadi sasaran amuk massa. Rekaman video evakuasi lewat udara pun viral di media sosial.

Kerusuhan tidak berhenti di situ. Demonstran menyerang rumah pribadi PM Oli di Bhaktapur, membakar kantor pusat Partai Kongres Nepal (NC) di Sanepa, Lalitpur, hingga menjebol barikade di gedung parlemen. Api bahkan sempat membubung dari kompleks parlemen usai massa merangsek masuk.

Baca Juga: Ini Deretan Tuntutan Gen Z Nepal, Reformasi Politik hingga Pemilu Baru

Baca juga: Eks PM Nepal Babak Belur Diamuk Massa

Seorang pejabat keamanan mengatakan selain evakuasi udara, sejumlah pejabat kini ditempatkan di barak militer demi alasan keselamatan. Tentara juga diterjunkan untuk menjaga parlemen dan titik-titik vital di ibu kota.

Krisis politik ini semakin dalam setelah beberapa menteri kabinet ikut mundur menyusul Oli. Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak, Menteri Pertanian Ramnath Adhikari, dan Menteri Air Pradeep Yadav telah menyatakan pengunduran diri, membuat koalisi pemerintahan runtuh hanya dalam hitungan jam.

Gelombang protes yang dipimpin generasi muda itu awalnya menuntut transparansi dan perbaikan ekonomi, namun kini berkembang menjadi gerakan perlawanan besar terhadap elit politik. Situasi Nepal disebut memasuki fase paling berbahaya dalam satu dekade terakhir.