Militer Nepal mengamankan kerusuhan. (Associated Press)
Ntvnews.id, Kathmandu - Tentara Nepal memberlakukan “larangan beraktivitas di ruang publik” pada Rabu, di tengah ketenangan rapuh yang melanda negara itu sehari setelah aksi protes besar-besaran menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli.
“Perintah larangan beraktivitas di ruang publik akan berlaku hingga pukul 17.00 waktu setempat hari ini (11.15 GMT atau 18:15 WIB), setelah itu akan diberlakukan jam malam di seluruh negeri mulai pukul 06.00 pada Kamis (00.15 GMT/07:15 WIB),” demikian pernyataan Tentara Nepal yang dikutip dari The Himalayan Times, Kamis, 11 September 2025.
Tentara menambahkan bahwa keputusan lanjutan akan ditentukan sesuai perkembangan situasi keamanan.
Pasukan dikerahkan di seluruh negeri pada Selasa malam demi menjaga ketertiban, hanya beberapa jam setelah Oli mundur di bawah tekanan massa. Para pengunjuk rasa dilaporkan membakar sejumlah gedung pemerintahan vital, termasuk parlemen, kediaman pribadi Oli, hingga kantor presiden.
Baca Juga: Pidato Siswa SMA Nepal Jadi Simbol Perlawanan, Viral di Tengah Krisis Politik
Kompleks pemerintahan Singha Durbar, pusat kementerian Nepal, juga mengalami kerusakan parah. Kementerian Kesehatan dan Kependudukan, bersama sejumlah kantor lain termasuk Mahkamah Agung, bahkan dilaporkan hancur total.
Sejak Senin, sedikitnya 20 pengunjuk rasa kebanyakan dari kalangan muda tewas, sementara hampir 350 orang lainnya terluka setelah pemerintah memutuskan melarang penggunaan media sosial. Tentara juga diturunkan untuk meredam massa yang merusak fasilitas publik dan membebaskan para tahanan.
Dalam pidatonya Selasa malam, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel menyerukan ketenangan serta membuka ruang dialog guna menyelesaikan krisis politik di negara pegunungan Himalaya itu.
Jagdishor Panday, pemimpin redaksi Nepal Diplomat, mengatakan kepada Anadolu pada Rabu bahwa aparat keamanan meminta masyarakat tetap tenang.
Baca Juga: India Waspadai Narasi Anti-India di Tengah Kerusuhan Nepal
“Aparat keamanan juga meminta masyarakat mengembalikan barang hasil jarahan, termasuk senjata, kepada pihak berwenang,” kata Panday lewat sambungan telepon.
Meski protes ini tidak memiliki pemimpin tunggal, Panday menyebut aparat keamanan kemungkinan akan menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh gerakan.
“Ada tuntutan pembentukan pemerintahan sementara dan masyarakat dari berbagai kalangan di Nepal diperkirakan akan menghadiri pertemuan ini,” ujarnya, sembari menyebut Jenderal Sigdel berpotensi memimpin pertemuan tersebut.
Di sisi lain, China pada Rabu menyatakan harapan agar semua pihak di Nepal dapat menyelesaikan persoalan internal secara tepat, sekaligus memulihkan ketertiban sosial dan stabilitas nasional secepatnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa kedua negara merupakan “tetangga tradisional yang bersahabat.”
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
