Ketua KPK Setyo Budiyanto saat menyampaikan paparan yang dihadiri pimpinan Pemprov dan DPRD Kalimantan Timur di Balikpapan, Kamis, 11 September 2025. (ANTARA)
Ntvnews.id, Samarinda - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap data terbaru yang menunjukkan pejabat eselon I, II, dan III serta pihak swasta menjadi kelompok paling dominan terjerat kasus tindak pidana korupsi, dengan jumlah ratusan orang yang ditangani lembaga antirasuah tersebut.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, “Sejarah akan selalu berpihak kepada mereka yang berani menjaga integritas,” saat menyampaikan paparan di hadapan pimpinan Pemprov dan DPRD Kalimantan Timur di Balikpapan, Kamis, 11 September 2025.
Dalam data penanganan perkara KPK, pihak swasta menempati urutan teratas dengan 483 orang, diikuti pejabat eselon I, II, dan III sebanyak 437 orang. Posisi ketiga ditempati anggota DPR dan DPRD dengan jumlah 363 orang.
Baca Juga: Persib Minta Suporter Persebaya Tak Hadir ke GBLA
Menurut Setyo, maraknya kasus korupsi tidak semata akibat lemahnya sistem, melainkan juga karena perilaku pejabat yang menyalahgunakan kewenangan. “Fakta kerentanan ini menjadi ancaman serius yang dapat menghambat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Kondisi tersebut juga tercermin dari indikator lain, yakni Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 yang berada di skor 37 dari 100, serta Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) masyarakat dengan skor 3,85 dari skala 5,00.
Untuk menjawab tantangan ini, KPK menerapkan Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang meliputi pendidikan, pencegahan, dan penindakan. “Trisula tersebut adalah pendidikan untuk membangun nilai antikorupsi, pencegahan melalui perbaikan sistem, dan penindakan untuk memberikan efek jera,” jelas Setyo.
Baca Juga: Pemkab Badung Catat Kerugian Banjir Sampai Rp15 Miliar
Ia menambahkan, tantangan integritas ke depan semakin berat dengan munculnya potensi korupsi digital, polarisasi politik, serta kebutuhan menjaga ketahanan moral individu.
“Pejabat yang jujur seringkali dianggap tidak fleksibel dan dikucilkan, padahal mereka adalah benteng terakhir birokrasi yang bersih. Oleh karena itu, keberanian menjadi syarat mutlak untuk mempertahankan integritas di tengah berbagai tekanan,” tegasnya.
Setyo juga menekankan, “Semua orang punya kesempatan untuk bisa menjadi pejabat, tapi tidak semua bisa meninggalkan legacy yang baik.”
Baca Juga: Menbud Tetapkan 27 September sebagai Hari Komedi Nasional
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
