Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Seusai dilantik oleh Presiden Prabowo untuk menggantikan Sri Mulyani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung menghadapi sorotan publik terkait tuntutan masyarakat dan kondisi ekonomi.
Ia menanggapi isu “17+8”, optimisme pemulihan ekonomi, kinerja DPR, hingga pengalaman pribadinya sebagai menteri, menunjukkan fokusnya pada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan respons terhadap aspirasi rakyat.
Purbaya Soal Tuntutan 17+8: Suara Sebagian Kecil Rakyat
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai tuntutan “17+8” yang tengah viral di masyarakat. Pernyataan ini ia sampaikan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, sehari setelah dilantik pada Senin, 8 September 2025.
"Itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang ya," katanya.
Purbaya menilai, aspirasi tersebut akan mereda jika pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Ia meyakini warga akan lebih fokus bekerja ketika kondisi ekonomi membaik.
"Jika saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," ujarnya.
Menyadari sensitifnya pernyataan ini, Purbaya meminta maaf dan menegaskan pemerintah akan memulihkan kondisi ekonomi, salah satunya melalui peningkatan jumlah lapangan kerja.
Ekonomi Bisa Pulih dalam 3 Bulan
Purbaya menunjukkan optimisme tinggi terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Ia menegaskan, meski saat ini terjadi perlambatan, kondisi dapat berubah dalam waktu singkat.
“Ya Anda lihat nanti mungkin dua bulan, tiga bulan dari sekarang yang bisa cerah kelihatan lagi,” kata Purbaya di Istana Negara.
Ia menambahkan, gejala perlambatan ekonomi sebenarnya sudah muncul sejak lama, tetapi penanganannya belum dilakukan secara cepat.
“Nah sekarang pesannya disuruh diperbaiki dengan cepat, secepat-cepatnya. Karena perlambatan ekonomi,” ujarnya.
Sindiran Halus ke DPR, Kenapa Tidak Ditanyakan Sebelumnya?
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9) di Jakarta Pusat, Purbaya mempertanyakan efektivitas rapat sebelumnya antara DPR dan Kementerian Keuangan. Ia heran mengapa masalah fiskal dan moneter Indonesia tidak segera ditangani, baik oleh Menkeu sebelumnya maupun legislatif.
"Yang jadi pertanyaan saya, di sini Komisi XI rapatnya dengan menteri keuangan (Sri Mulyani) berapa ratus hari dalam setahun, kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang ke sini, tiba-tiba pertanyaan banyak sekali, yang seharusnya sudah putus pada waktu itu," ungkapnya.
Gaji Menteri Lebih Rendah dari Jabatan Sebelumnya
Selain isu ekonomi, Purbaya juga berbagi pengalaman pribadi soal gaji sebagai menteri. Ia mengaku sempat kaget mengetahui pendapatan sebagai Menkeu lebih kecil dibanding saat menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Saya menikmati betul kerja di LPS. Lima tahun gaji gede, enggak ada bank gede yang bangkrut. Jadi waktu dilantik di menteri keuangan, saya tanya ke Sekjen, 'eh gaji disini berapa, sekian'. Waduh, turun!" katanya dalam sebuah acara di Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
