Tunjangan Rumah Rp71 Juta, Wakil Ketua DPRD Jabar: Tak Cukup untuk Beli Rumah

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menyampaikan keluhan soal tunjangan rumah yang diterima para anggota dewan. Menurutnya, meski jumlahnya besar, nilai tersebut belum mencukupi untuk membeli hunian di kawasan Bandung.

Iswara merinci, Ketua DPRD Jabar memperoleh tunjangan rumah sebesar Rp71 juta per bulan, sedangkan anggota dewan menerima sekitar Rp62 juta.

Angka itu pun masih dipotong pajak progresif hingga 30 persen, sehingga tidak sepenuhnya bisa digunakan untuk kebutuhan perumahan. Situasi ini, kata dia, membuat banyak anggota dewan sulit memiliki rumah pribadi.

“Apa yang kami terima jelas tidak langsung cukup untuk membeli rumah,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung DPRD Jabar, dilansir pada Jumat, 12 September 2025.

Ia menambahkan, sebagian anggota DPRD lebih memilih menyewa kontrakan atau membeli apartemen sederhana. Bahkan hampir seluruh anggota DPRD Jabar memiliki pinjaman di Bank Jabar Banten (BJB).

Baca Juga: Pramono Tanggapi Polemik Tunjangan Rumah DPRD DKI

Tampak Depan Pusat Pemerintahan Jawa Barat, Gedung Sate (Pinterest)

“Cicilannya sekitar Rp44 juta setiap bulan untuk membayar apartemen yang kami sewa atau rumah yang kami kontrak di Bandung,” jelas Iswara.

Kondisi ini membuat sejumlah anggota dewan akhirnya mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui BJB. Namun, cicilan yang rata-rata mencapai puluhan juta rupiah per bulan dianggap cukup membebani keuangan pribadi. Karena itu, Iswara menilai tunjangan rumah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan yang ada.

Meski begitu, ia menegaskan DPRD Jabar tetap terbuka terhadap evaluasi kebijakan tunjangan perumahan. Menurutnya, masukan dan kritik dari masyarakat harus dijadikan bahan pertimbangan untuk menilai relevansi sekaligus kesesuaian anggaran ke depan.