Pemerintah Tetapkan Keracunan MBG sebagai Kejadian Luar Biasa

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah memutuskan menetapkan kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Ini menyusul ribuan siswa keracunan di beberapa wilayah dalam beberapa waktu terakhir.

Sebagai tindak lanjut secara cepat, rapat koordinasi terbatas (rakortas) digelar pemerintah pada Minggu, 28 September 2025. Itu dilakukan guna memastikan langkah pencegahan kasus serupa berulang terjadi. Baca berita tanpa iklan.

Dalam rapat, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut bakal menyiapkan ahli gizi dari Kementerian Kesehatan untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan program MBG.

"Ahli gizinya sedang saya persiapkan untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes," ujar Budi usai rapat, Minggu, 28 September 2025.

Prabowo Gelar Rapat di Kertanegara, Bahas Ketahanan Pangan hingga Perbaikan MBG

Walau begitu, Budi belum menjelaskan secara detail jumlah ahli gizi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang akan ditugaskan di BGN. Menurutnya, saat ini pemerintah akan fokus dalam mempercepat perbaikan di BGN agar seluruh dapur memenuhi syarat dalam menyajikan MBG.

"Agar supaya semua SPPG yang ada memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya, standar juga dari prosesnya supaya lebih baik, diharapkan dalam satu bulan selesai semuanya," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bermasalah. Ini dilakukan sebagai langkah menangani keracunan MBG di sejumlah daerah.

"SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi, dan investigasi," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu, 28 September 2025.

Zulkifli sendiri telah memimpin rapat koordinasi menyikapi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan MBG bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, KSP M. Qodari, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil BGN Nanik S Deyang, serta KemenPPA Arifah Fauzi.

"Kami menegaskan, insiden bukan sekadar angka tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus," kata dia.

Hasil rapat, pemerintah menyepakati agar ada langkah percepatan perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN.

"Salah satu yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan, juru masak tidak hanya di tempat terjadinya (keracunan) tapi di seluruh SPPG," tandas Zulhas, sapaannya.