Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi keterangan kepada awak media seusai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendorong penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mengatasi kendaraan over dimension over loading (ODOL). Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mewujudkan kebijakan logistik nasional yang efisien dan berkelanjutan.
“Saya bersama sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan juga para pemimpin dari berbagai K/L sejak awal mengawal isu penertiban kendaraan ODOL, over dimension overload,” kata AHY di Jakarta, Senin, 6 Oktober 2025.
AHY menegaskan pentingnya kerja sama lintas kementerian untuk memperkuat implementasi kebijakan penertiban kendaraan ODOL sebagai bagian dari strategi logistik nasional yang berkelanjutan.
Baca Juga: Menko AHY Tegaskan Penanganan ODOL Jadi Atensi Langsung Presiden Prabowo
Ia menjelaskan, koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Bappenas, serta pihak terkait lainnya menjadi kunci agar kebijakan zero ODOL berjalan komprehensif tanpa menimbulkan disrupsi ekonomi.
Kolaborasi tersebut, menurut AHY, memastikan seluruh aspek mulai dari keselamatan, efisiensi transportasi, hingga daya saing industri dalam negeri dapat diakomodasi dalam satu kerangka kebijakan yang selaras.
“Di sini kita lebur, setiap K/L pasti punya concern, ada yang menitikberatkan pada dampak ekonomi misalnya jika ODOL ditertibkan. Ada yang mengedepankan aspek keselamatan dan ada juga yang memikirkan dampak sosial,” ujar AHY.
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin menertibkan ODOL secara sepihak. Pendekatan yang digunakan adalah dialog, riset, serta uji coba di sejumlah wilayah untuk memastikan kebijakan berjalan realistis dan solutif.
Baca Juga: Ekuador Umumkan Keadaan Darurat 60 Hari Akibat Gelombang Protes Penghapusan Subsidi Solar
Langkah kolaboratif itu juga mencakup penyusunan insentif dan penyesuaian regulasi industri agar pelaku usaha tidak terbebani, sekaligus memperkuat rantai pasok logistik yang efisien dan ramah lingkungan.
AHY menilai, sinergi lintas sektor menjadi fondasi penting untuk memastikan transisi menuju zero ODOL tidak hanya menekan pelanggaran, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi positif bagi masyarakat luas.
Ia mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan sektor swasta untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan sistem transportasi logistik yang aman, efisien, dan berkelanjutan bagi masa depan ekonomi Indonesia serta keselamatan pengguna jalan.
“Tidak boleh ada yang merasa lebih penting dari yang lain. Tetapi ketika harus diletakkan pada prioritasnya, tentu keselamatan manusia tidak ada yang lebih tinggi dari itu,” kata AHY.
Baca Juga: Gelombang Aksi Protes Massal Lumpuhkan Prancis, Menara Eiffel Ditutup
Pemerintah menargetkan kebijakan zero ODOL dapat berlaku efektif secara nasional mulai 1 Januari 2027 mendatang.
Diketahui, Menko AHY membawahi lima kementerian, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
