Mensos: 1,9 Juta Penerima Bansos Tidak Tepat Sasaran

Ntvnews.id, Pontianak - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyoroti bahwa salah satu persoalan utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia ialah masih banyaknya program yang belum tepat sasaran akibat ketidakakuratan data penerima manfaat.

"Untuk itu kami menekankan pentingnya pemutakhiran data terpadu yang kini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS)," kata Gus Ipul dalam kunjungan kerja di Pontianak, Rabu, 22 Oktober 2025.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Kementerian Sosial bersama BPS serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dari sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat yang disurvei, terdapat sekitar 1,9 juta keluarga yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria penerima bansos.

"Artinya, bantuan sosial kita belum sepenuhnya tepat sasaran. Ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi," tuturnya.

Baca Juga: Kemensos Salurkan Bansos Triwulan III, Jumlah Penerima Naik Jadi 35 Juta Keluarga

Gus Ipul menjelaskan bahwa Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 guna memastikan seluruh data penerima bantuan sosial terintegrasi di BPS. Langkah tersebut diambil agar tidak lagi terjadi tumpang tindih data antara kementerian dan pemerintah daerah.

"Kementerian Sosial kini tidak lagi mengelola data sendiri. Semua terpusat di BPS yang bertugas memverifikasi dan memvalidasi data sesuai kondisi lapangan," ujarnya.

Ia menambahkan, proses pemutakhiran data dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur formal mulai dari RT, RW, hingga pemerintah daerah, serta jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan masyarakat mengusulkan atau menyanggah penerima bantuan.

"Setiap tiga bulan, BPS akan memberikan umpan balik data yang menjadi acuan penyaluran bansos. Sistem ini memastikan proses berjalan lebih transparan dan partisipatif," katanya.

Baca Juga: Mensos: Warga Layak Penerima Bansos Kini Bisa Ajukan Lewat Aplikasi

Menurutnya, data kesejahteraan sosial bersifat dinamis karena kondisi masyarakat bisa berubah setiap waktu akibat faktor kelahiran, kematian, atau perpindahan domisili. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh dinas sosial di daerah agar terus memperbarui data secara berkala.

"Sekarang benar, belum tentu besok benar. Maka yang paling penting adalah komitmen semua pihak menjaga ketelitian dan akurasi," tuturnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menyampaikan bahwa Presiden tidak hanya menekankan peningkatan anggaran bantuan sosial yang pada 2025 mencapai lebih dari Rp110 triliun, tetapi juga mendorong keseimbangan antara penyaluran bansos dan program pemberdayaan masyarakat.

"Bansos itu sifatnya sementara, sedangkan pemberdayaan itu selamanya. Tujuannya agar keluarga penerima manfaat bisa naik kelas menjadi mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan," katanya di hadapan para pendamping PKH dan penerima manfaat.

Baca Juga: Terlibat Judi Online, Kemensos Coret 39 Warga Tangerang dari Daftar Penerima Bansos

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Presiden telah membentuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk memastikan agar keluarga penerima manfaat dapat bertransformasi menjadi keluarga produktif dan mandiri secara ekonomi. Pendamping PKH pun diminta menargetkan pengentasan minimal 10 keluarga setiap tahun agar keluar dari daftar penerima bansos.

Gus Ipul juga mengajak seluruh kepala daerah, dinas sosial, dan aparat kelurahan agar bergerak serentak dalam memperbarui serta memverifikasi data kesejahteraan sosial di wilayah masing-masing.

"Kalau datanya sama, intervensinya juga akan tepat dan hasilnya nyata. Tapi kalau datanya berbeda, program kita pasti meleset dari sasaran," ujarnya.

Ia berharap, dengan pemutakhiran data yang dilakukan secara berkelanjutan, penyaluran bantuan sosial ke depan dapat berlangsung lebih adil, akurat, dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Tujuan akhirnya adalah masyarakat yang berdaya, bukan masyarakat yang bergantung," tuturnya.

(Sumber: Antara)