Pramono dan Purbaya (NTVNews.id/ Adiansyah)
Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengakui pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai dana milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, masih mengendap di bank mencapai Rp14,6 triliun.
“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana Rp 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta, itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen,” katanya di Jakarta Pusat, Rabu, 22 Oktober 2025.
Menurut Pramono, kondisi tersebut merupakan pola umum dalam pengelolaan APBD DKI Jakarta yang biasanya menunjukkan lonjakan aktivitas pembayaran di penghujung tahun.
Baca Juga: 6 Fakta Purbaya vs Dedi Mulyadi Soal APBD Jabar Senilai Rp4,1 Mengendap di Bank
"Memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir 2023 itu sekitar Rp 16 triliun, di tahun 2024, Rp 18 triliun,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Pramono Anung (Ntvnews.id/ Adiansyah)
Ia juga memastikan dana Rp14,6 triliun itu akan segera digunakan untuk berbagai kebutuhan belanja daerah pada November dan Desember 2025. Ia memperkirakan nominal belanja di dua bulan terakhir tahun ini juga akan berada di kisaran Rp16-18 triliun, seperti tahun-tahun sebelumnya.
Berbeda dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM yang justru menantang pernyataan Menkeu Purbaya. Dedi menegaskan bahwa tidak semua pemerintah daerah mengalami kendala fiskal atau sengaja menahan anggaran di bank.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Oktober 2025.
Dedi Mulyadi (Ntvnews.id/ Adiansyah)
Tidak hanya itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri apabila terbukti memberikan data keuangan tidak benar terkait deposito Pemprov Jabar senilai Rp4,1 triliun.
Baca Juga: Jawab Tantangan dari KDM, Menkeu Purbaya: Jangan Pak Dedi Nyuruh Saya Kerja
Pernyataan itu disampaikan Herman langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat keduanya dalam perjalanan menuju Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI), Rabu, 22 Oktober 2025.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat total dana APBD yang masih mengendap di perbankan nasional mencapai Rp234 triliun. Rinciannya: pemerintah kabupaten sebesar Rp134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp39,5 triliun. Dari jumlah tersebut, dana milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat tercatat sekitar Rp4,17 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
