Pemerintah dan DPR Umumkan Pembagian Kuota Haji 2026 Per Provinsi, Ini Rinciannya

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah bersama DPR RI resmi mengumumkan sebaran kuota haji reguler per provinsi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. Keputusan ini diambil dengan prinsip transparansi dan keadilan, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Komisi VIII DPR RI dan Menteri Haji dan Umrah sepakat pembagian dan penetapan kuota haji reguler sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, saat membacakan hasil rapat kerja di Jakarta, Rabu, 29 Oktoberfest 2025.

Marwan menjelaskan bahwa penetapan kuota dilakukan berdasarkan proporsi jumlah daftar tunggu calon jemaah haji di masing-masing provinsi. Dengan sistem ini, rata-rata masa tunggu calon jemaah haji Indonesia tercatat sekitar 26 tahun secara nasional.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, turut menegaskan bahwa mekanisme pembagian kuota tersebut sudah diatur secara jelas dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Aturan itu mengamanatkan pembagian kuota reguler ke dalam kuota provinsi dan kabupaten/kota, menyesuaikan dengan panjangnya daftar tunggu di tiap wilayah.

Menurut Dahnil, sistem berbasis daftar tunggu ini “lebih adil” karena dapat menghapus kesenjangan masa tunggu antarprovinsi yang sebelumnya bisa mencapai hingga 47 tahun. Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini berdampak positif terhadap keadilan nilai manfaat dana setoran haji, sehingga seluruh calon jemaah memiliki peluang yang sama untuk memperoleh manfaat tersebut.

Ia menjelaskan, melalui skema baru ini, terdapat 10 provinsi yang akan memperoleh tambahan kuota sekaligus perpendekan masa tunggu, sementara 20 provinsi lainnya akan mengalami penyesuaian yang membuat waktu tunggu sedikit lebih panjang.

Berikut rincian kuota haji 2026 per provinsi: