Ilustrasi uang Korupsi (Freepik )
Ntvnews.id, Jakarta - Penyelidikan kasus dugaan korupsi Tunjangan Perumahan (Tuper) DPRD Indramayu menunjukkan eskalasi yang signifikan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dilaporkan telah memperluas cakupan pemeriksaan dengan memanggil puluhan saksi baru yang berasal dari berbagai lingkup.
Informasi ini diungkap oleh Ketua Pemuda Peduli Perumahan Indramayu (PPPI), Niken Haryanto, yang aktif memantau perkembangan kasus ini. Menurutnya, jumlah saksi yang diperiksa telah melonjak drastis dari yang semula hanya 7 orang, kini telah mencapai 29 orang.
"Kemarin itu baru 7 orang yang dipanggil dan info terakhir ada 29 orang yang dipanggil, mudah mudahan semuanya dipanggil," ujar Niken Haryanto, 14 November 2025.
Perluasan penyelidikan ini tak ayal mengarahkan sorotan pada pucuk pimpinan DPRD saat itu, yakni Wakil Bupati Indramayu saat ini, Syaefudin. Pertanyaan pun muncul mengenai apakah posisinya yang strategis saat itu membuatnya berpotensi terlibat.
Menanggapi hal ini, Niken menegaskan bahwa PPPI secara spesifik mendesak agar Syaefudin ikut bertanggung jawab dalam kasus ini.
"Kalo dilihat dari temuan BPK tahun 2022 betul waktu itu saifuddin masih menjabat sebagai ketua DPRD Indramayu dan hemat saya seharusnya beliau juga harus ikut bertanggung jawab terkait dengan kasus tuper tersebut terkait dengan apakah saifuddin berpotensi terlibat jelas beliau terlibat terkait dengan desakan kami memang beliau lah yang seharusnya bertanggung jawab dalm kasus tersebut," ungkapnya.
Niken juga mengonfirmasi bahwa pemeriksaan tidak lagi hanya menyasar internal DPRD periode 2022. Penyelidikan kini telah merambah hingga ke pihak eksekutif, yang mengindikasikan bahwa Kejati Jabar tengah menelusuri alur kebijakan secara lebih mendalam.
"Yang pasti ada beberapa anggota DPRD yang sudah di panggil dan juga pihak eksekutif tapi kami tidak bisa mengungkapkan secara spesifik," jelasnya.
Langkah Kejati memanggil saksi dari pihak eksekutif dianggap sebagai perkembangan penting, menunjukkan bahwa penyelidik tidak hanya fokus pada penerima dana, tetapi juga pada proses persetujuan regulasi.
Perkembangan ini disambut baik oleh PPPI, yang sejak awal terus mendorong agar proses hukum berjalan cepat dan transparan. Bertambahnya jumlah saksi dianggap sebagai sinyal positif bahwa kasus ini tidak mandek.
Kini, publik menantikan hasil dari pemeriksaan maraton terhadap 29 saksi tersebut. Apakah dari keterangan mereka akan muncul nama-nama yang akan segera ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jawa Barat.
Jika tidak ada perkembangan signifikan, PPPI siap mengambil langkah lebih lanjut untuk terus menekan agar kasus ini tidak hilang ditelan waktu.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
