Arsip foto - Kendaraan militer di parkir di dekat perbatasan Thailand-Kamboja di provinsi Surin, Thailand pada 3 November 2025.Selama KTT APEC di Malaysia, para pemimpin Thailand dan Kamboja menandatangani kesepakatan gencatan senjata yang ditingkatkan di hadapan Presiden AS Donald Trump, yang turun tangan pada bulan Juli untuk mengakhiri konflik perbatasan lima hari yang mematikan tersebut. ANTARA/Valeria Mongelli/Anadolu/pri. (Antara)
Ntvnews.id, Istanbul - Pemerintah Thailand menegaskan tidak ingin berada dalam posisi tertekan ataupun dirugikan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 22 Desember 2025, dan akan membahas konflik perbatasan yang masih berlangsung antara Thailand dan Kamboja.
Pernyataan tersebut disampaikan Thailand pada Sabtu, 20 Desember 2025, menyusul agenda pertemuan regional yang dipandang krusial bagi perkembangan situasi di kawasan perbatasan kedua negara.
Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Maratee Nalita Andamo, mengatakan Menteri Luar Negeri Sihasak Phuangketkeow akan memimpin delegasi Thailand ke Malaysia untuk mengikuti pembahasan tersebut. Informasi itu disampaikan Maratee sebagaimana dikutip situs berita lokal The Nation.
“Sikap Thailand tetap jelas: negara ini menginginkan perdamaian dan tidak menimbulkan ancaman atau melanggar kedaulatan negara lain. Thailand secara konsisten menyatakan keinginannya untuk perdamaian abadi, dan Kamboja harus menunjukkan ketulusan dalam hal ini,” katanya.
Di sisi lain, militer Thailand menuding Kamboja telah melakukan “penggunaan kekerasan terhadap sasaran sipil,” termasuk peluncuran roket BM-21 yang disebut menghantam permukiman warga serta Rumah Sakit Phanom Dong Rak.
Sementara itu, pihak Kamboja menyatakan bahwa Thailand melakukan pemboman terhadap wilayah Kamboja menggunakan pesawat tempur F-16, sebagaimana dilaporkan media Khmer Times.
Media tersebut juga melaporkan bahwa jet tempur Thailand menghancurkan Jembatan O' Jik yang berada di sepanjang perbatasan Provinsi Siem Reap dan Oddar Meanchey pada Jumat malam, 19 Desember 2025.
Masih menurut laporan yang sama, pada Sabtu, 20 Desember 2025, sejumlah wilayah sipil, termasuk bangunan komersial milik swasta serta sebuah sekolah dasar di Distrik Thmor Da, Provinsi Pursat, turut menjadi sasaran serangan.
Upaya de-eskalasi konflik juga melibatkan pihak ketiga. Utusan Khusus China untuk Urusan Asia, Deng Xijin, diketahui mengunjungi Phnom Penh guna membahas langkah-langkah penurunan ketegangan dan upaya mengakhiri konflik. Hal tersebut disampaikan melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri Kamboja pada Sabtu, 20 Desember 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Deng bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet serta sejumlah pejabat tinggi lainnya pada Jumat, 19 Desember 2025.
Baca Juga: Kamboja Tuduh Thailand Lakukan Serangan Udara F-16
“Selama pertemuan ini, kedua pihak menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk gencatan senjata segera dan menekankan bahwa dialog damai tetap menjadi satu-satunya jalan yang layak untuk menyelesaikan perbedaan,” kata pernyataan itu.
Deng juga menegaskan kembali komitmen China untuk terus memainkan “peran konstruktif dalam memfasilitasi dialog antara Kamboja dan Thailand dengan tujuan untuk mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai,” menurut pernyataan tersebut.
Berdasarkan data otoritas Thailand, bentrokan yang masih berlangsung telah menewaskan 21 tentara Thailand dan satu warga sipil. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Kamboja mencatat 18 warga sipil Kamboja tewas dan 78 orang lainnya mengalami luka-luka.
Thailand juga menyebutkan bahwa 33 warga sipil meninggal dunia sebagai “dampak sampingan dari situasi tersebut,” yang berarti kematian tersebut terjadi secara tidak langsung akibat konflik yang berlangsung.
Bentrokan antara kedua negara tetap berlanjut meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pekan lalu bahwa para pemimpin Thailand dan Kamboja telah sepakat untuk menghentikan pertempuran.
Thailand dan Kamboja sebelumnya menandatangani perjanjian perdamaian pada Oktober 2025 di Kuala Lumpur, yang disaksikan oleh Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Namun, perjanjian tersebut kemudian ditangguhkan setelah seorang tentara Thailand mengalami luka parah akibat ledakan ranjau darat di wilayah perbatasan.
Kedua negara memang memiliki sengketa perbatasan yang telah berlangsung lama dan kerap memicu kekerasan, termasuk bentrokan pada Juli 2025 yang menewaskan sedikitnya 48 orang.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
