Menkop Tegaskan Restrukturisasi Pembiayaan Koperasi Terdampak Bencana

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) telah menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi koperasi yang terdampak bencana di wilayah Sumatera.

Kebijakan tersebut diambil untuk meringankan beban koperasi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha mereka dalam masa pemulihan pascabencana.

“LPDB telah melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan melalui grace period dan perpanjangan tenor hingga 60 bulan. Ke depan dilakukan monitoring guna menjaga keberlanjutan kegiatan usahanya,” kata Ferry dalam Rapat Koordinasi Pemulihan Pascabencana Sumatera di Jakarta, Jumat, 2 Januari 2026, dikutip dari keterangan pers.

Ferry menjelaskan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menimbulkan kerugian besar bagi koperasi di daerah tersebut.

Di Sumatera Utara, total kerugian koperasi tercatat mencapai Rp37,72 miliar. Selain itu, sebanyak sembilan koperasi mitra LPDB di Aceh dan Sumatera Utara juga mengalami kerugian senilai Rp20,66 miliar.

Baca Juga: Kemenkop Lakukan Evaluasi dan Penguatan Peran PMO Percepatan Pembangunan Kopdes

Ia memastikan Kementerian Koperasi bersama LPDB terus melakukan pemantauan secara menyeluruh agar beban koperasi yang terdampak bencana dapat diringankan dan aktivitas usaha dapat kembali berjalan.

Selain restrukturisasi pembiayaan, Ferry menyampaikan bahwa Kemenkop bersama Gerakan Koperasi Peduli Bencana telah menyalurkan bantuan sosial senilai Rp1,86 miliar. Bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban, seperti hygiene kit, toilet portabel, penyulingan air, serta paket makanan bayi.

Lebih lanjut, Menkop menyebutkan Kemenkop juga akan mendirikan posko distribusi bantuan di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko tersebut akan menjadi pusat konsolidasi untuk mengaktifkan kembali usaha koperasi terdampak sekaligus mendukung kebutuhan hunian sementara.

Baca Juga: Kemenkop Mencatat Sebanyak 7.894 Pendamping Bisnis Dilibatkan Perkuat Kopdes Merah Putih

Ferry menekankan pentingnya pendataan yang presisi setelah bencana agar dukungan pemulihan dapat diberikan lebih cepat dan tepat sasaran.

Ia menambahkan, Kemenkop memprioritaskan pembangunan gerai, gudang, serta sarana pendukung bagi koperasi desa dan kelompok usaha terdampak, disertai dengan pendampingan usaha dan penguatan kelembagaan.

“Kami bersama kementerian lain akan mengumpulkan koperasi di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh untuk memulai kembali kegiatan usaha, termasuk bagi masyarakat yang terdampak,” ujar Ferry.

(Sumber: Antara)