Ilustrasi - Penangkapan warga dalam aksi unjuk rasa di New York, Amerika Serikat. ANTARA/Anadolu/py. (Antara)
Ntvnews.id, New York - Ribuan orang turun ke jalanan di New York untuk menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Aksi tersebut dilaporkan oleh seorang koresponden RIA Novosti dan berlangsung pada Senin, 12 Januari 2026.
Para pengunjuk rasa berpawai menyusuri Fifth Avenue, kawasan yang menjadi lokasi Trump Tower. Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai spanduk yang berisi kritik terhadap Badan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE), kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Venezuela, serta arah kebijakan nasional yang dinilai meresahkan.
Sejumlah slogan turut diteriakkan oleh peserta aksi, di antaranya "Tidak ada raja," "Tidak ada ICE," dan "Tidak ada perang!" sebagai bentuk protes terhadap kebijakan imigrasi dan pendekatan militer pemerintah AS.
Baca Juga: Sidang Perdana Maduro di New York: Saya Tidak Bersalah, Saya Masih Presiden
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. ANTARA/Xinhua/Hu Yousong/aa. (Antara)
Hingga sekitar pukul 14.30 waktu setempat, aksi unjuk rasa berlangsung secara damai dan tertib tanpa adanya campur tangan dari aparat kepolisian.
Gelombang protes ini mencuat setelah Amerika Serikat pada Jumat, 3 Januari 2026, melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela, yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, lalu membawa keduanya ke New York.
Presiden AS Donald Trump kemudian mengumumkan bahwa Maduro dan Flores akan diadili atas dugaan keterlibatan dalam kasus "narkoterorisme" serta dianggap menimbulkan ancaman, termasuk bagi Amerika Serikat.
Baca Juga: Wali Kota New York Zohran Mamdani Sampaikan Keberatan Langsung ke Trump soal Serangan ke Venezuela
Sebagai dampak dari situasi tersebut, Mahkamah Agung Venezuela untuk sementara waktu mengalihkan tugas kepala negara kepada Wakil Presiden Delcy Rodriguez. Ia secara resmi dilantik sebagai presiden sementara dalam sidang Majelis Nasional pada Senin, 5 Januari 2026.
Langkah Amerika Serikat itu menuai kecaman dari sejumlah negara. Rusia, China, dan Korea Utara secara terbuka mengecam keras tindakan AS terhadap Venezuela.
Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritasnya kepada rakyat Venezuela serta menyerukan pembebasan Nicolas Maduro dan istrinya, sekaligus meminta semua pihak mencegah eskalasi situasi yang dinilai dapat memperburuk stabilitas kawasan dan hubungan internasional.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
