Bus Transjakarta melintasi Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui bahwa subsidi transportasi publik pada 2026 belum sepenuhnya aman, termasuk bagi layanan TransJakarta. Hingga saat ini, anggaran yang tersedia dipastikan belum mampu menutup kebutuhan operasional selama 12 bulan penuh.
Kondisi tersebut tak lepas dari pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun, yang berdampak signifikan pada kemampuan fiskal daerah. Pemangkasan ini memaksa Pemprov DKI Jakarta melakukan penyesuaian dan efisiensi besar-besaran, khususnya pada sektor transportasi massal.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran membuat subsidi untuk TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta belum bisa diakomodasi secara maksimal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Baca Juga: Transjakarta Siapkan Sanksi Tegas Usai Bus Tabrak Tiang di Pasar Minggu
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo (NTVNews.id/Adiansyah)
Baca Juga: Penumpang Tunanetra Jatuh di Got, Pramono Bakal Tegur Direksi dan Manajemen TransJakarta
"Terkait dengan subsidi transportasi, ini menjadi komitmen Pak Gubernur untuk pemenuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin kita mengalami efisiensi karena ada pemotongan DBH 15 triliun, sehingga untuk anggaran TransJakarta maupun MRT dan LRT itu belum bisa full diakomodir dalam APBD," ucapnya di Jakarta, dikutip Kamis, 15 Januari 206.
Secara khusus, Syafrin mengungkapkan bahwa subsidi TransJakarta saat ini baru mampu menutup sekitar sembilan bulan operasional. Sementara itu, kebutuhan pada triwulan keempat 2026 diharapkan dapat dipenuhi melalui pembahasan APBD Perubahan.
"Untuk TransJakarta sendiri, kami perhitungkan itu baru bisa meng-cover sekitar 9 bulan. Oleh sebab itu untuk triwulan keempat, itu nanti kita harapkan bisa ditutupi dari pembahasan APBD Perubahan nantinya," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
