Istana Sampaikan Duka atas Musibah Pesawat dan Bencana

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan belasungkawa mendalam dari Pemerintah Republik Indonesia atas musibah kecelakaan pesawat serta sejumlah bencana yang terjadi di berbagai wilayah Tanah Air.

Pernyataan duka tersebut disampaikan sebagai pembuka dalam pengumuman pemerintah terkait pencabutan izin puluhan perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pengelolaan sumber daya alam, yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026

“Sebagai sesama anak bangsa, kita turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas terjadinya musibah, kecelakaan yang dialami pesawat ATR 42-500, dan juga beberapa musibah bencana di beberapa wilayah di Tanah Air,” katanya.

Prasetyo juga menyampaikan doa dan harapan agar rangkaian musibah tersebut segera berlalu, serta masyarakat yang terdampak dapat melewati masa sulit dan kembali menjalani aktivitas seperti biasa.

Baca Juga: Marinir TNI AL Bantu Evakuasi Pesawat ATR 42-500 di Lereng Bulusaraung Sulsel

“Musibah ini dapat segera bisa kita lewati dan aktivitas saudara-saudara kita kembali pulih seperti sedia kala,” katanya.

Usai menyampaikan duka cita, Prasetyo kemudian mengumumkan kebijakan pemerintah yang merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam menata serta menertibkan kegiatan ekonomi yang berbasis sumber daya alam.

Ia menjelaskan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Satgas ini memiliki tugas melakukan audit dan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha di sektor kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan.

Pengumuman pencabutan izin tersebut turut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo S Prabowo, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Kepala Badan Komunikasi Angga Raka Prabowo.

Selain itu, hadir pula Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo B Revita, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, serta Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon.