Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia masih mempertimbangkan secara formal keputusan untuk bergabung dengan dewan perdamaian internasional yang bertujuan mempercepat proses perdamaian di Gaza.
Prasetyo menjelaskan, hingga saat ini pemerintah belum memastikan secara administratif apakah Indonesia telah resmi bergabung atau belum dengan dewan perdamaian tersebut. Menurutnya, posisi Indonesia masih akan dicek kembali dari sisi formalitas dan undangan resmi yang diterima.
“Ya ekita akan bergabung kalau memang itu kita diminta untuk bergabung. Tapi kalau kita sudah bergabung atau belum posisinya sampai saat ini secara formilnya eh nanti kami cek ya formilnya ya," ujar Prasetyo Gaza. di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.
Baca Juga: Istana Angkat Bicara Banjir Jabodetabek, Prabowo Perintahkan Kerja Cepat
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan bersikap tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, terutama dalam forum internasional yang berkaitan dengan isu sensitif seperti konflik Gaza.
Namun demikian, Prasetyo memastikan bahwa secara prinsip dan kehendak politik, Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap upaya-upaya yang dapat mendorong terciptanya perdamaian.
“Tapi kalau secara apa namanya kehendak, tentunya Bapak Presiden akan mempertimbangkan untuk bergabung karena yang penting kan tujuannya," lanjutnya.
Menurut Prasetyo, tujuan utama dari pembentukan maupun keikutsertaan dalam dewan perdamaian tersebut adalah untuk mempercepat berakhirnya konflik kemanusiaan yang hingga kini masih berlangsung di Gaza.
Ia menilai, selama inisiatif tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan mengedepankan kemanusiaan, maka akan menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah.
“Tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza," tegas Prasetyo.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (NTVnews)
Lebih lanjut, Prasetyo menekankan bahwa Indonesia selama ini konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina serta aktif dalam berbagai forum internasional yang mendorong gencatan senjata dan solusi damai.
Oleh karena itu, setiap langkah diplomatik yang diambil pemerintah akan tetap berpijak pada konstitusi dan amanat pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Sebagai informasi, Indonesia bersama dengan sejumlah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam sepakat bergabung dengan "Dewan Perdamaian" bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Presiden Prabowo Subianto (dua kiri) berdiri denga Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di suasana ruang konferensi di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Mesir, pada Senin, 13 Oktober 2025. (ANTARA)