Pemilu Tahap Akhir Myanmar, Partai Pro-Militer Dekati Kemenangan

Ntvnews.id, Naypyidaw - Tahapan ketiga sekaligus terakhir pemungutan suara Pemilu Myanmar yang berlangsung selama sekitar satu bulan resmi berakhir. Partai-partai yang berpihak pada militer dilaporkan meraih suara mayoritas dan berada di jalur kemenangan besar dalam pemilu yang digelar di bawah pemerintahan Junta.

Dilansir dari AFP, Senin, 26 Januari 2026, hasil pemilu tersebut dinilai para pengkritik tidak akan membawa perubahan berarti, melainkan justru memperpanjang dominasi militer dalam struktur kekuasaan negara.

Tahap akhir pemilu ini ditutup setelah proses pemungutan suara digelar di puluhan daerah pemilihan di berbagai wilayah Myanmar, hanya sepekan menjelang peringatan lima tahun kudeta militer.

Militer sebelumnya berjanji bahwa pemilu akan menjadi sarana pengembalian kekuasaan kepada rakyat. Namun, tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi disingkirkan dari proses politik, sementara partainya yang memiliki basis dukungan luas dibubarkan. Kelompok pro-demokrasi menilai pemilu tersebut dipenuhi oleh partai dan kandidat yang berafiliasi dengan militer.

Baca Juga: Myanmar Bantah Tuduhan Genosida Rohingya dalam Sidang Mahkamah Internasional

Pemimpin Junta Min Aung Hlaing, yang membuka peluang menjabat sebagai presiden usai pemilu, diketahui mengunjungi tempat pemungutan suara di Mandalay dengan mengenakan pakaian sipil. Menanggapi pertanyaan wartawan AFP, ia menyatakan, "Ini adalah jalan yang dipilih oleh rakyat,".

"Rakyat Myanmar dapat mendukung siapa pun yang ingin mereka dukung,". tambahnya.

Di sisi lain, pemungutan suara tidak dilaksanakan di wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak. Sementara di daerah-daerah yang berada di bawah kendali Junta, para pengawas hak asasi manusia melaporkan bahwa persiapan pemilu diwarnai praktik paksaan serta penindasan terhadap suara-suara yang berbeda.

Myanmar sendiri memiliki riwayat panjang pemerintahan militer. Meski sempat mengalami periode reformasi sipil selama sekitar satu dekade, situasi tersebut berakhir dengan kudeta militer pada 2021. Kudeta itu diikuti dengan penahanan Aung San Suu Kyi, pecahnya konflik bersenjata internal, serta krisis kemanusiaan yang masih berlangsung hingga kini.