AS: Iuran Dewan Perdamaian akan Dipakai untuk Lucuti Hamas

Ntvnews.id, Washington D.C - Amerika Serikat menyampaikan pandangannya di Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa demiliterisasi Jalur Gaza, termasuk pelucutan senjata Hamas, merupakan keharusan mutlak. Proses pelucutan tersebut disebut akan dilakukan melalui mekanisme yang “didukung oleh program pembelian senjata kembali yang didanai secara internasional”.

Hingga kini, Hamas masih mempertahankan kendali atas hampir separuh wilayah Gaza pascakepakatan gencatan senjata pada Oktober lalu yang dimediasi Presiden AS Donald Trump. Kesepakatan tersebut mengaitkan penarikan lanjutan pasukan Israel dengan penyerahan senjata oleh Hamas.

Dilansie dari Reuters, Kamis, 29 Januari 1026, Amerika Serikat menyatakan di forum PBB bahwa bersama 26 negara yang telah bergabung dalam Dewan Perdamaian serta berkonsultasi dengan Komite Nasional Palestina di bawah pengawasannya, akan memberikan tekanan kepada Hamas agar melucuti persenjataannya. Pernyataan itu disampaikan oleh Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz.

Baca Juga: Menlu: Dewan Perdamaian Jadi Langkah Konkret Dorong Perdamaian Gaza

“Hamas tidak boleh mempunyai peran apa pun dalam pemerintahan Gaza, secara langsung atau tidak langsung, dalam bentuk apapun,” ujar Waltz di hadapan Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara.

“Semua infrastruktur teror dan ofensif militer, termasuk terowongan dan fasilitas produksi senjata, akan dihancurkan dan tidak dibangun kembali.” tambahnya.

Lebih lanjut, Waltz menyatakan bahwa proses tersebut akan berada di bawah pengawasan internasional.

"Pemantau independen internasional akan mengawasi proses demiliterisasi Gaza termasuk penempatan senjata secara permanen yang tidak dapat digunakan melalui proses dekomisioning yang disepakati dan didukung oleh program pembelian kembali dan reintegrasi yang didanai secara internasional,” katanya.

Prabowo menandatangani piagam Board of Peace di sela-sela pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. (Sekertariat Kepresidenan)

Pernyataan tersebut sejalan dengan poin ke-13 dari total 20 poin rencana perdamaian Gaza yang digagas Trump. Selain itu, Dewan Perdamaian juga menetapkan kewajiban iuran sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,7 triliun bagi negara-negara yang bergabung.

Indonesia telah menyatakan kesediaannya untuk ikut serta dan memenuhi kewajiban tersebut. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi rekonstruksi Gaza, bukan sebagai iuran keanggotaan. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai sumber pendanaan tersebut.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel menyatakan pada Selasa bahwa proses pembangunan kembali Gaza tidak dapat dipisahkan dari pelucutan senjata Hamas. Menurutnya, rekonstruksi hanya dapat dilakukan setelah seluruh persenjataan Hamas dilucuti. Militer Israel disebut tengah menyiapkan operasi besar untuk melumpuhkan kemampuan militer kelompok tersebut.

Ketika dimintai keterangan mengenai detail pemantauan independen dan program pembelian kembali senjata, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan, “Diskusi mengenai implementasi fase kedua, termasuk demiliterisasi, sedang berlangsung.”

Baca Juga: Menlu Sugiono: Keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza Diakui Dunia

Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Hamas baru-baru ini menyatakan kesediaan untuk membahas isu perlucutan senjata bersama faksi-faksi Palestina lainnya dan para mediator. Namun, dua pejabat Hamas mengatakan kepada Reuters bahwa baik Washington maupun mediator belum menyampaikan proposal perlucutan senjata secara rinci atau konkret kepada mereka.

Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya menyatakan pada Senin bahwa Washington meyakini pelucutan senjata Hamas dapat menghasilkan bentuk amnesti bagi kelompok tersebut.

Di sisi lain, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyebut Hamas masih memiliki persenjataan dalam jumlah besar. “Mereka masih menyimpan ribuan roket, rudal anti-tank, dan puluhan ribu senapan Kalashnikov. Secara total, Hamas masih menyimpan sekitar 60.000 senapan serbu,” kata Danon di hadapan Dewan Keamanan.

Pada November lalu, Dewan Keamanan PBB memberikan mandat kepada Dewan Perdamaian Trump hingga 2027 dengan fokus khusus pada Jalur Gaza. Rusia dan China memilih abstain, dengan alasan resolusi rancangan AS tersebut tidak memberikan peran yang jelas bagi PBB dalam menentukan masa depan Gaza.

Resolusi itu menggambarkan Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi yang bertugas menetapkan kerangka kerja dan mengoordinasikan pendanaan untuk pembangunan kembali Gaza berdasarkan rencana perdamaian Trump, hingga Otoritas Palestina melakukan reformasi yang dinilai memadai. Dewan tersebut juga diberi kewenangan untuk mengerahkan Pasukan Stabilisasi Internasional sementara di Gaza.

“Kami salut dan berterima kasih kepada teman-teman kami yang telah setuju untuk berkontribusi pada Pasukan Stabilisasi Internasional,” ujar Waltz, seraya menambahkan bahwa Amerika Serikat belum mengumumkan negara mana saja yang telah menyatakan kesediaan berkontribusi.

Menurut Waltz, “ISF akan mulai membangun kendali dan stabilitas, sehingga IDF dapat menarik diri dari Gaza berdasarkan standar, pencapaian, dan kerangka waktu yang terkait dengan demiliterisasi.” Ia menegaskan bahwa hal tersebut akan disepakati oleh militer Israel, ISF, serta para penjamin gencatan senjata, yakni Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar.

Sementara itu, anggota Biro Politik Hamas, Suhail al-Hindi, menegaskan bahwa isu senjata merupakan keputusan nasional Palestina yang tidak terlepas dari keberlanjutan pendudukan.

Ia menekankan bahwa persoalan senjata berkaitan langsung dengan realitas penjajahan. Menurutnya, keputusan mengenai senjata adalah keputusan nasional Palestina yang diambil oleh seluruh faksi dan rakyat Palestina. “Selama masih ada penjajahan di atas tanah Palestina, maka penjajahan tersebut harus dilawan," tegasnya.

Al-Hindi juga menjelaskan bahwa jika masih terdapat senjata, hal itu termasuk kategori senjata pribadi untuk pertahanan diri. Ia menambahkan bahwa senjata semacam itu bukan untuk menyerang dan pada dasarnya dimiliki untuk perlindungan diri, sebagaimana terdapat di banyak rumah di berbagai belahan dunia.