KPI dan PT Garam Jajaki Kerja Sama Produksi Garam di Balikpapan

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 30 Jan 2026, 11:33
thumbnail-author
Naurah Faticha
Penulis
thumbnail-author
Dedi
Editor
Bagikan
KPI bekerja sama dengan PT Garam untuk membangun pabrik pemrosesan garam di Balikpapan dan ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman dan Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose, pada Rabu, 28 Januari 2026. KPI bekerja sama dengan PT Garam untuk membangun pabrik pemrosesan garam di Balikpapan dan ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman dan Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose, pada Rabu, 28 Januari 2026. (Kilang Pertamina Internasional)

Ntvnews.id, Jakarta - Kilang Pertamina Internasional (KPI) terus melakukan inovasi dengan menjajaki kerja sama produksi garam melalui pemanfaatan potensi pengolahan air laut di Kilang Balikpapan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan PT Garam untuk membangun pabrik pemrosesan garam di Balikpapan.

Penjajakan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman dan Direktur Utama PT Garam Abraham Mose, yang berlangsung pada Rabu, 28 Januari 2026.

Kerja sama tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam mendukung program substitusi impor garam industri sekaligus memperkuat ketahanan pasokan nasional. Saat ini, Indonesia masih bergantung pada impor garam dengan porsi sekitar 64 persen dari total kebutuhan nasional.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono menyebut kolaborasi antara KPI dan PT Garam sebagai tonggak penting dalam agenda hilirisasi nasional. Menurutnya, kerja sama ini tidak hanya berkontribusi pada kemandirian energi, tetapi juga memperkuat sektor pangan.

Baca Juga: Kilang Pertamina Internasional dan Polytama Perkuat Sinergi Hulu Hilir Petrokimia Berbasis Ekonomi Hijau

“Kami sangat bangga dan mendukung kerja sama ini. Ibarat mobil, kolaborasi antara KPI dan PT Garam adalah double gardan kemandirian. Tak hanya kemandirian energi yang menjadi domain Pertamina, tapi juga akan menciptakan pangan,” ujar Agung.

Ia menambahkan, pembangunan pabrik garam di Balikpapan dengan perkiraan kapasitas 1.000 kilo ton per annum (KTA) berpotensi menekan impor hingga sekitar 150 juta dolar AS atau setara Rp2,5 triliun. Selain itu, proyek ini diharapkan memberikan dampak berganda berupa tumbuhnya kawasan industri, terciptanya lapangan kerja baru, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen garam industri di Asia Tenggara.

Direktur Utama PT Garam Abraham Mose menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Ia menjelaskan hilirisasi garam nasional ini akan memanfaatkan air buangan desalinasi atau brine water dari kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Berdasarkan hasil survei lapangan dan analisis awal, air buangan tersebut dinilai sangat potensial dan proyek ini diperkirakan mampu menghasilkan sekitar satu juta ton garam per tahun.

Baca Juga: Menhan Tegaskan TNI Amankan Industri Strategis Nasional, Termasuk Kilang Pertamina

Abraham menegaskan kebutuhan garam nasional saat ini mencapai 5,7 juta ton per tahun dan diproyeksikan meningkat hingga 7,3 juta ton seiring pembangunan fasilitas chlor alkali plant. Sementara itu, kapasitas produksi PT Garam saat ini masih berada di kisaran 500 ribu ton per tahun.

“Ini menjadi tugas kita bersama, bagaimana memenuhi kebutuhan garam nasional sehingga Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tegas Abraham Mose.

Sementara itu, Danantara menegaskan dukungannya terhadap program hilirisasi badan usaha milik negara. Managing Director 2 Danantara Setyo Hantoro menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan 41 program strategis, dengan 20 di antaranya berfokus pada hilirisasi energi dan pangan, termasuk sektor garam, bioetanol, dan bioavtur.

Baca Juga: Sewindu Kilang Pertamina Internasional, Bangun Legasi untuk Ketahanan Energi Indonesia

Menurut Setyo, kerja sama antara KPI dan PT Garam sejalan dengan strategi hilirisasi yang tengah digencarkan Danantara bersama pemerintah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen.

“Dengan strategi ini, Danantara berharap sinergi antar-BUMN dapat memperkuat ketahanan pangan dan energi, sekaligus menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat,” pungkas Setyo.

Kerja sama ini berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Perpres tersebut menetapkan kewajiban pemenuhan garam konsumsi dan sebagian industri dari produksi dalam negeri pada 2025, pemenuhan garam industri pangan dan farmasi paling lambat 31 Desember 2025, serta pemenuhan garam industri kimia paling lambat 31 Desember 2027.

x|close