Insiden Anak SD Akhiri Hidup di NTT, Istana: Kepala Desa Harus Aktif Pantau Kelompok Rentan

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 5 Feb 2026, 06:45
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ketika diwawancarai di Istana Kepresidenan, Selasa, 3 Februari 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ketika diwawancarai di Istana Kepresidenan, Selasa, 3 Februari 2026. (Istimewa )

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kepala desa harus aktif memantau serta mengawasi kondisi kelompok masyarakat rentan, terutama warga yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Menurut Prasetyo, langkah proaktif di tingkat desa dan kelurahan akan membantu pemerintah pusat mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus memastikan kehadiran negara bagi masyarakat kurang mampu.

“Kepala desa atau kepala dusun yang terus-menerus melakukan monitoring dan melaporkan manakala ada warganya yang belum termasuk atau belum tercatat sebagai penerima manfaat dari program-program pemerintah,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 4 Desember 2026.

Ia menambahkan, pemantauan aktif tersebut juga diharapkan dapat mencegah terulangnya peristiwa-peristiwa memprihatinkan, seperti yang baru-baru ini terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga: Kasus Anak SD Bunuh Diri di NTT, Menteri PPPA Minta Daerah Tinjau Ulang Sistem Perlindungan Anak

Belakangan ini, media massa dan sosial dikejutkan oleh kabar dari Kabupaten Ngada, NTT, di mana seorang siswa SD mengakhiri hidupnya karena diduga tidak mampu membeli buku dan pena untuk keperluan sekolah.

“Kami memastikan, kalaupun belum bisa kita berdayakan secara mandiri, tetapi kehadiran atau intervensi pemerintah harus kita pastikan untuk menyentuh ke seluruh lapisan, terutama yang paling bawah, sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” imbuh Prasetyo.

Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan yang selama ini dijalankan.

“Ini bagian dari yang harus kita evaluasi secara menyeluruh gitu. Masalah pendataan, masalah laporan, termasuk kepedulian sosial kita,” tutupnya.

x|close